"Kalau itu menjadi sebuah forum, bagus untuk pendidikan politik, ya. Saya pikir bagus," kata Moeldoko di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).
Namun terkait jadi atau tidaknya debat di kampus serta model format debat yang akan berlangsung, Moeldoko menyerahkannya ke KPU, termasuk potensi pelanggaran yang akan terjadi jika debat berlangsung di kampus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kalau bersifat pendidikan politik, ya bagus. Tetapi ini persoalannya berbenturan dengan aturan main tadi," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir ikut bicara soal wacana debat capres-cawapres di kampus. Nasir menyebut acara debat di kampus sama seperti pilpres Amerika Serikat meski urusan penyelenggaraan pemilu berada di tangan KPU.
"Itu tergantung KPU ya, itu kewenangan KPU. Kalau KPU mengizinkan dan KPU meminta kepada saya, (pasti) saya persilakan perguruan tinggi mana yang akan ditunjuk. Kami akan melakukan pengamanan yang baik. Ini yang penting," ujar Nasir di kantornya, Senayan, Jakarta, Senin (22/10). (nvl/idh)











































