Seskab: Dana Kelurahan untuk Rakyat, Kok Tidak Boleh?

Jakarta - Kebijakan Dana Kelurahan yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding sebagai strategi politik jelang Pilpres. Terkait tudingan itu, pihak Istana Kepresidenan menegaskan Dana Kelurahan dikeluarkan untuk rakyat.

"Lah, ini kan mau bagi buat rakyat, enggak boleh? Kalau bagi buat pengusaha, yang kaya-kaya itu yang dilarang. Kalau bagi rakyat kok nggak boleh?" kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Soal Dana Kelurahan, Seskab: Itu Permintaan Wali Kota

Untuk payung hukum anggaran tersebut, Pramono juga mengatakan tengah disiapkan. Pemerintah tidak mau menjalankan aturan tersebut jika tidak ada landasan hukum yang kuat.

"Nah inilah yang sedang dikaji ya. Dipelajari, dikaji, kalau ada payung hukumnya kita jalankan. Kalau nggak ada payung hukumnya ya nggak kita jalankan, kita buat dulu," katanya.

Baca juga: Ketua Banggar Jawab Tudingan Politis Dana Kelurahan

Meski demikian, Pramono menegaskan anggaran untuk Dana Kelurahan itu memang sudah ada. Dana itu siap dikeluarkan jika payung hukumnya sudah ada.

"Anggaran itu memang ada. Tapi kan anggaran kalau memang belum digunakan kan gampang aja. Jadi cadangan aja, kalau memang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dana kelurahan ya kita keluarkan," katanya.

Baca juga: NasDem Bela Jokowi: Fadli Tak Punya Prestasi Kecuali Nyinyir

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan ada Dana Kelurahan. Jokowi mengaku kebijakan ini diambil karena banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan.

"Tahun depan akan ada Dana Kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi di Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10). (rjo/jbr)