Hiii... Ada Pocong Korban DBD Gentayangi Sutiyoso!

Jakarta - Bak mimpi buruk di siang bolong. Puluhan pocong korban demam berdarah dengue (DBD) gentayangan di kantor Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Hantu itu pun menuntut keadilan. Hiii...!!!Replika pocong ini dibuat dari guling yang dibalut kain kafan warna putih. Tidak tanggung-tanggung, ada 57 pocong! Wow! Jumlah itu sesuai dengan angka korban DBD di DKI Jakarta pada tahun 2005 hingga per 8 Agustus, yakni 10.847 kasus dengan 57 kematian.Sekitar 20 pocong digantung di depan gerbang kantor Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2005). Sisanya, 37 pocong, dijejerkan di atas aspal jalan.Beberapa pocong bahkan punya nama. Ada Abdul, ada Cholik, dan ada Masulili. Jika nama-nama itu digabungkan akan menjadi Abdul Cholik Masulili. Ini merupakan nama kepala dinas kesehatan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai gagal mengantisipasi wabah DBD.Aksi yang diikuti 10 aktivis dari Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) agar Gubernur Sutiyoso memecat Abdul Cholik Masulili."Kami minta dicari pengganti yang kredibel dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya," kata salah seorang orator dalam aksinya.Sutiyoso pun kena sentilan. Dia diminta memberi perhatian serius terhadap penanganan DBD, baik pencegahan maupun pemberantasan."Kami meminta kemudahan berobat bagi penderita DBD yang tidak mampu, dan memberikan sanksi keras bagi rumah sakit yang mempersulit penderita DBD dalam berobat," ujarnya.Selain orasi, para aktivis juga membentangkan poster warna hitam bertuliskan "Pecat Kepala Dinas Abdul Cholik Masulili karena jumlah DBD sudah 10.847 orang".Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebelumnya menyatakan jumlah kasus DBD yang dilaporkan di DKI Jakarta pada tahun 2005 hingga per 8 Agustus mencapai 10.847 kasus dengan 57 kematian.Kendati demikian, kondisi tersebut belum bisa dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena secara keseluruhan jumlah kasus DBD di provinsi itu belum mencapai dua kali lipat atau lebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.Menurut Menkes, pemerintah juga menyediakan dana sebesar Rp 500 juta untuk setiap provinsi guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya KLB DBD. (aan/)