DetikNews
Jumat 19 Oktober 2018, 20:31 WIB

Pro-Kontra Dana Kelurahan yang Cair di Tahun Coblosan

Marlinda Oktavia Erwanti, Ray Jordan, Tsarina Maharani, Gibran Maulana Ibrahim, Aditya Mardiastuti - detikNews
Pro-Kontra Dana Kelurahan yang Cair di Tahun Coblosan Joko Widodo (Foto: dok. Biro Setpres)
Jakarta - Janji Presiden Joko Widodo soal Dana Kelurahan menjadi polemik dan menuai pro-kontra. Itu karena Dana Kelurahan direncanakan cair tahun depan, tepat saat gelaran Pemilu 2019.

Wacana itu dilontarkan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10/2018).

"Tahun depan akan ada Dana Kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak, ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana, Pak?'. Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi merupakan capres nomor urut 01 yang berlaga pada Pilpres 2019. Partai pendukung Jokowi di pilpres secara otomatis mendukung wacana ini, sementara pendukung lawan Jokowi, yaitu Prabowo Subianto, punya reaksi berbeda.



Gerindra menilai Jokowi memang memiliki keuntungan tersendiri sebagai capres petahana dalam menawarkan program. Partai yang dipimpin Prabowo itu mengingatkan agar hal itu tak jadi sekadar janji manis menjelang Pilpres 2019.

"Di atas semua itu adalah jangan sekadar janji manis menjelang pilpres, karena harus dibicarakan dalam APBN dengan DPR," kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid.

PKS mengapresiasi rencana program Jokowi itu. Namun PKS mengingatkan agar program itu diiringi dengan perencanaan matang. Jika tidak, lanjut dia, dana tersebut rawan disalahgunakan.

"Tanpa perencanaan yang matang dan tanpa koordinasi dengan sektor lain, misal UMKM atau perindustrian atau pertanian atau pihak swasta, usaha bagi-bagi uang di desa dan kelurahan ini justru membuat sasaran pembangunan tidak tepat sasaran," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.



PAN menilai program itu wajar-wajar saja. Namun PAN mempertanyakan mengapa kebijakan itu baru dikeluarkan sekarang

"Dana Kelurahan itu boleh saja. Tapi kenapa baru saat ini disebut-sebut? Tahun-tahun kemarin kok nggak masuk dalam agenda kerja pemerintah? Bukankah aspirasi soal Dana Kelurahan itu sudah disampaikan sejak Dana Desa digulirkan?" ujar Wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan.

"Kenapa baru menjelang pilpres?" imbuhnya.

Parpol pendukung Jokowi membela. Golkar mendukung program Jokowi dan menepis adanya unsur politis di balik Dana Kelurahan.

"Kebijakan Dana Kelurahan merupakan bagian dari upaya pemerataan keadilan anggaran yang selama ini telah ditunjukkan dengan kebijakan Dana Desa semenjak diberlakukannya UU Desa sejak 2015," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.



PDIP mengatakan janji tersebut merupakan hasil serapan aspirasi dari bawah. Usulan itu disebut muncul merata mulai dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga nasional.

"Itu usulan dari bawah karena para lurah ingin juga punya dana seperti ADD untuk desa-desa," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.

PPP menyebut janji Jokowi soal Dana Kelurahan itu sesuai dengan aspirasi rakyat, bukan karena tahun politik. "Itu berdasarkan aspirasi dari kelurahan yang juga masuk ke Komisi II. Karena selama ini terjadi kecemburuan antara kelurahan dan desa. Desa ada dana tersendiri yang diamanatkan UU, sementara kelurahan tidak dialokasikan," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi.

Lalu apa kata pesaing Jokowi pada Pilpres 2019, yaitu Prabowo? Prabowo mendukung hal itu, bahkan dia menyebut Gerindra yang pertama kali melontarkan usulan itu.



"Itu kan anggaran APBN itu juga semua partai mendukung," kata Prabowo setelah menyapa relawan emak-emak Binangkit dan relawan Prabowo-Sandi di Inna Heritage Hotel, Denpasar, Bali.

"Itu juga gagasan Partai Gerindra, Partai Gerindra yang pertama lontarkan," ucapnya.
(imk/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed