DetikNews
Rabu 17 Oktober 2018, 16:49 WIB

3 Kali Kirim Surat, KLHK Desak PN Eksekusi Rp 16 T Perusak Hutan

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
3 Kali Kirim Surat, KLHK Desak PN Eksekusi Rp 16 T Perusak Hutan Ilustrasi (dok.detikcom)
Pekanbaru - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan sudah tiga kali mengirim surat permohonan eksekusi PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) yang dihukum MA sebesar Rp 16 triliun karena merusak lingkungan di Riau. Di sisi lain, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menyatakan belum menerima surat itu.

"Kami mengirim permohonan pelaksanaan eksekusi kepada PN Pekanbaru sebanyak 2 kali. Namun PN Pekanbaru belum pernah memanggil para pihak untuk melakukan perdamaian," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, alias Roy dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Rabu (17/10/2018).


Roy menjelaskan, setelah dua kali surat dilayangkan tidak ada panggilan para pihak, sehingga pihaknya langsung bertemu dengan Ketua PN Pekanbaru pada 15 Mei 2018.

"Kami bertemu langsung dengan Ketua PN Pekanbaru untuk meminta segera dilakukan eksekusi. Pada waktu yang sama kami juga menyerahkan pula surat pelaksanaan eksekusi yang ke 3 kepada Ketua PN," kata Roy.

Hanya saja, sambung Roy, belum bisa diikuti dengan pembayaran biaya pemanggilan para pihak (aanmaning) yang disebabkan petugasnya sedang sakit. Pembayaran aanmaning baru bisa dilakukan pada 18 Mei 2018.

"Setelah surat yang ketiga dari kami, PN Pekanbaru memberikan jawaban melalui surat tertanggal 23 Juli 2018, hal tindak lanjut permohonan eksekusi belum bisa dilaksanakan karena adanya pengakuan upaya hukum peninjauan kembali oleh termohon eksekusi," kata Roy.

"Intinya kami mohon kepada Ketua PN Pekanbaru untuk segera melaksanakan eksekusi, karena kewenangan eksekusi merupakan kewenangan Ketua PN. Mengingat putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach Van gewijsde) supaya ada kepastian hukum bagi pencari keadilan," kata Roy.


Sementara itu, Kuasa Hukum PT MPL, Suhendro mengatakan, pihaknya menghormati atas keputusan hukum tetap tersebut. Hanya saja, saat ini pihak perusahaan lagi melakukan PK dengan nuvum baru.

"Kita menyadari PK tidak menunda putusan yang ada. Namun apa bila pengadilan menunda eksekusi itu juga kewenangan pengadilan," kata Suhendro.

Menurut Suhendro, pihaknya tidak akan menghalangi jalannya eksekusi tersebut. Apa lagi, perusahaan MPL yang bergerak bidang hutan tanaman industri (HTI) status lahannya adalah milik negara.

"Kami juga bingung, yang akan dieksekusi itu apanya. Kan lahan HTI yang dipergunakan juga milik negara. Perusahaan hanya sekedar mengantongi izin usaha bidang HTI," kata Suhendro.
(cha/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed