Bawaslu DKI Gelar Rapat Pleno dengan Gakkumdu soal Guru Nelty

Jakarta - Bawaslu DKI bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menggelar rapat pleno terkait kasus doktrin anti-Jokowi Guru Nelty Khairyah. Rapat digelar tertutup.

"Hari ini pukul 15.00 WIB kita bersama kepolisian dan jaksa mencoba untuk semacam pleno membuat sebuah kesimpulan terkait status pelaporannya," ujar Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, di kantor Bawaslu, Jl Danau Agung 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018).
Rapat dilakukan untuk menentukan apakah ditemukan dugaan pelanggaran atau pidana dari Guru Nelty yang dituduh mendoktrin siswa SMA 87. Fakta-fakta yang ditemukan saat mengklarifikasi pihak terkait akan dikaji.

"Nah untuk itu setelah kita semua klarifikasi ada nggak benang merahnya, ada titik temu nggak, ada nggak dugaannya di situ atau ada pidananya," ucap Puadi.
Hasil pleno ini akan dibawa ke rapat Komisioner Bawaslu DKI untuk menyelaraskan hasil. Jika sudah sesuai, maka bisa diambil amar putusan dan menentukan status pelaporan.

"Ya makanya pleno dengan hasil kepolisan apa, kemudian nanti kita bawa ke Komisioner Bawaslu, sesuai tidak, kalau sesuai langsung kita putuskan status pelaporan. Kalau nggak sesuai kita cari celah nggak sesuainya itu dimana," tutur Puadi.

Bawaslu DKI sudah memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi mulai dari Kepala SMA 87 Patra Patriah, Guru Nelty, orang yang mengirim pesan singkat ke Kepsek sampai lima orang siswa. Pihaknya belum menemukan fakta adanya doktrinisasi.

"Karena ini memang masih dalam proses ya, kami mintai keterangan. Sampai saat ini memang belum kami temukan fakta (doktrin anti-Jokowi) itu. Ya, kata-kata (anti-Jokowi) itu belum kami temukan," kata komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, di SMAN 87 Jakarta, Jl Mawar II, Bintaro, Jakarta, Selasa (16/10).

(idh/idh)