Selasa 16 Oktober 2018, 18:25 WIB
PDIP: Struktur Timses Jokowi Tak Boleh Ada yang Bermasalah Hukum
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin kini dicoret dari tim kampanye daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Meikarta. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan anggota struktur tim kampanye Jokowi-Ma'ruf tidak boleh ada yang bermasalah dengan hukum.
"Dalam susunan tim kampanye Pak Jokowi, tidak ada yang punya masalah hukum. Kami punya komitmen, ketika caleg, itu yang mereka tidak punya masalah hukum," kata Hasto di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
Hasto mengatakan partai tempat Neneng bernaung, yakni Golkar, sudah mengambil tindakan tegas. Menurutnya, sudah menjadi komitmen semua partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk bebas dari kader yang bermasalah hukum.
"Sejak awal kami berkomitmen tim kampanye bebas dari mereka-mereka yang punya persoalan dengan hukum. Itu sudah jadi komitmen seluruh partai pendukung Pak Jokowi," ucap Hasto.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu yakin kasus tersebut tak akan menurunkan elektabilitas Jokowi. Karena elektabilitas capres, kata Hasto, dibangun dari proses kerja yang baik terhadap rakyat.
"Elektabilitas itu yang dibangun oleh sebuah proses kerja yang baik untuk rakyat. Survei kita yang tertinggi," ungkapnya.
Golkar menonaktifkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dari posisi Ketua DPD Bekasi. Neneng juga dicoret dari tim kampanye daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Ketua TKD Jawa Barat. Beliau bilang akan segera diganti dari kepengurusan tim di TKD Jawa Barat," kata juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) atau timses Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).
Bupati Bekasi Neneng ditangkap KPK pada Senin (15/10) malam setelah ditetapkan sebagai tersangka suap Meikarta. Selain bupati, KPK menetapkan tersangka dari sejumlah kepala dinas Pemkab Bekasi.
(ibh/elz)
"Dalam susunan tim kampanye Pak Jokowi, tidak ada yang punya masalah hukum. Kami punya komitmen, ketika caleg, itu yang mereka tidak punya masalah hukum," kata Hasto di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
Hasto mengatakan partai tempat Neneng bernaung, yakni Golkar, sudah mengambil tindakan tegas. Menurutnya, sudah menjadi komitmen semua partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk bebas dari kader yang bermasalah hukum.
"Sejak awal kami berkomitmen tim kampanye bebas dari mereka-mereka yang punya persoalan dengan hukum. Itu sudah jadi komitmen seluruh partai pendukung Pak Jokowi," ucap Hasto.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu yakin kasus tersebut tak akan menurunkan elektabilitas Jokowi. Karena elektabilitas capres, kata Hasto, dibangun dari proses kerja yang baik terhadap rakyat.
"Elektabilitas itu yang dibangun oleh sebuah proses kerja yang baik untuk rakyat. Survei kita yang tertinggi," ungkapnya.
Golkar menonaktifkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dari posisi Ketua DPD Bekasi. Neneng juga dicoret dari tim kampanye daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Ketua TKD Jawa Barat. Beliau bilang akan segera diganti dari kepengurusan tim di TKD Jawa Barat," kata juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) atau timses Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).
Bupati Bekasi Neneng ditangkap KPK pada Senin (15/10) malam setelah ditetapkan sebagai tersangka suap Meikarta. Selain bupati, KPK menetapkan tersangka dari sejumlah kepala dinas Pemkab Bekasi.
(ibh/elz)
neneng anjarwaty tuti
bupati bekasi tersangka
jokowi-ma'ruf amin
timses jokowi-ma'ruf
pilpres 2019
pdip
golkar
