DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 11:22 WIB

Di Jenewa, DPR RI Dorong Etnis Rohingya Dapat Status Kewarganegaraan

Rizki Ati Hulwa - detikNews
Di Jenewa, DPR RI Dorong Etnis Rohingya Dapat Status Kewarganegaraan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar / Foto: Dok DPR
Jakarta -

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar mendesak negara-negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 agar segera menuntaskan persoalan pengungsi, terutama terkait isu Rohingya. Walau Indonesia bukan negara pihak, namun mampu membuka akses bagi para pengungsi.

"Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi 1951, namun kita telah melaksanakan prinsip yang ada dalam konvensi tersebut. Indonesia atas dasar kemanusiaan membuka akses bagi para pengungsi Rohingya, sementara Australia yang merupakan negara pihak, malah mengesampingkan tanggung jawabnya dan menolak kedatangan pengungsi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia mulai kewalahan dan terkena dampak dari arus pengungsi Rohingya," kata Rofi saat menjadi delegasi Indonesia di Sidang Parlemen Sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) ke-139 di Jenewa, Selasa (16/10/2018).


Menurut Rofi sebagai negara penampung, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya. Termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan dan aspek sosial-ekonomi lainnya.

"(Penanganan pengungsi) ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan terus terang Indonesia mulai kewalahan karena kita juga memiliki prioritas dalam penggunaan anggaran negara. Krisis pengungsi ini merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya," kata Rofi.

Dalam pertemuan Komisi Demokrasi dan HAM yang berlangsung pada (15/10) Rofi menyerukan agar pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya.

"(Status kewarganegaraan) ini merupakan hak mendasar bagi setiap individu. Tanpa status yang jelas, etnis Rohingya akan terus menghadapi kekerasan, tekanan dan diskriminasi sistemik dari pemerintah Myanmar," ujarnya.

Lebih lanjut, Rofi mengkritisi ASEAN yang dinilai tidak mampu mendesak Myanmar untuk menuntaskan persoalan Rohingya.

"Sangat disayangkan ketika ASEAN yang berdasarkan prinsip non-intervensi, seolah-olah menutup mata terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya," lanjut Rofi.


"Melalui forum multilateral seperti IPU, DPR berupaya untuk menyuarakan hal tersebut. Apa yang kita sampaikan di IPU dapat mendorong negara-negara lain untuk menekan pemerintah Myanmar agar menaati hukum humaniter internasional," tutup dia.

Untuk informasi, Konvensi Terkait Status Pengungsi yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951 adalah sebuah traktat multilateral PBB yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara sebagai pemberi suaka.


Saksikan juga video 'Duterte: Filipina Siap Tampung Pengungsi Rohingya':

[Gambas:Video 20detik]


(ega/mul)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed