DetikNews
Senin 15 Oktober 2018, 20:25 WIB

Anggota Komisi II Soal Kritikan Ferry: Kenapa Tak Waktu Masih Menteri?

Zunita Amalia Putri - detikNews
Anggota Komisi II Soal Kritikan Ferry: Kenapa Tak Waktu Masih Menteri? Foto: Ferry Mursyidan Baldan. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PPP, Achmad Baidowi menanggapi kritikan Ferry Mursyidan Baldan terkait program pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mempertanyakan Ferry yang tidak mengkritik Jokowi saat ia masih tergabung di Kabinet Kerja.

"Pertama, kritik tersebut disampaikan mantan Menteri ATR/Kepala BPN yang menjadi bagian dari program tersebut, kenapa disampaikan sekarang? Kok tidak bersuara ketika yang bersangkutan menjadi Menteri," kata pria yang akrab disapa Awiek itu melalui pesan singkat, Senin (15/10/2018).

Achmad BaidowiAchmad Baidowi. (Foto: Tsarina Maharani/detikcom).

Awiek pun malah membeberkan cara kerja Ferry saat menjadi Menteri. Menurutnya, eks politikus NasDem itu tidak menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) karena performa kerja yang tidak sesuai target Jokowi.

"Kedua, Ferry Mursyidan Baldan (FMB) itu senior saya. Tapi dengan segala hormat beliau tidak sampai tuntas bertugas sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN, kenapa? Tentu terkait performa kinerja, bisa dibandingkan berapa capaian sertifikasi lahan di era FMB? Kalau tidak sesuai target maka reshuffle adalah jawabannya," ucap Awiek.


Menurutnya, Jokowi ikut membagikan sertifikat tanah karena menuntaskan visi misi yang ada di programnya. Awiek menyarankan, bila ingin mengkritik kebijakan pemerintah, pertimbangkan segi substansinya daripada hanya soal prosedur.

"Presiden tampil dalam acara seremonial dengan membagikan sertikat juga tidak salah, karena itu merupakan program unggulan yang dicanangkan dalam visi misi," kata politikus PPP itu.

"Selain itu tak semuanya presiden yang menyerahkan, contoh di Dapil saya dari 4 Kabupaten di Madura, hanya kabupaten Sumenep yang diserahkan secara simbolis oleh presiden, selebihnya BPN yang menyerahkan, sebaiknya kritik dilancarakan secara substansial bukan prosedural hanya terkait tata cara penyerahan sertifikat," tambah Awiek.


Sebelumnya, Ferry menilai pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi seolah-olah hanya menampilkan peran presiden. Ia yang kini bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu memang tak mempersoalkan aksi presiden, namun menurutnya dengan aksi itu, seolah-olah peran semua pihak yang berperan menjadi tertutupi.

"Ya sah-sah saja, tapi ya biar nanti rakyat saja yang menilai. Memang bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau walikota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting," kata Ferry di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Jateng, Minggu (14/10).
(zap/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed