.webp)
"Pak Gub maunya perda dilakukan tapi cari win win solusi ke mereka. Kita nggak menggusur semena-mena, penataan harus dari rakyat, diuwongke (diperlakukan sebagai manusia)," kata Anwar di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).
Anwar mengatakan di beberapa wilayah di Jaktim memang ada penataan yang dilakukan untuk mengamankan aset milik DKI. Namun dia menegaskan sudah memberikan solusi kepada warga sebelum melakukan penataan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anwar sendiri mengatakan pedagang di kawasan Jalan Cakung Cilincing masih belum ditertibkan. Pihaknya masih mencari lahan relokasi untuk pedagang.
"Kayak di Cacing mereka minta tempat usaha lagi. Sementara itu masih kendala juga, kita masih berupaya untuk mencari. Kan nggak mungkin lahan orang dipakai, atau lahan hijau dipakai," jelasnya.
Sebelumnya, LBH Jakarta menyebut penggusuran paksa tanpa musyawarah masih dilakukan selama satu tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan. Data LBH Jakarta menunjukkan ada 91 kasus penggusuran selama Anies menjabat. Ada 12 penggusuran pada 2017 dan 79 kasus di 2018.
"Pada tahun 2017, 80 persen kasus penggusuran hunian dilakukan secara sepihak. Sementara pada tahun 2018, Januari sampai September, terjadi 81 persen penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa ada musyawarah dan solusi bagi warga terdampak," ucap pengacara publik LBH Jakarta Charlie Al Bajili, kepada wartawan di kantornya, Jalan Dipenogero, Minggu (14/10).
Saksikan juga video 'Mau Digusur, Warga Kebun Sayur Ngadu ke Komnas HAM':
(fdu/jbr)
