DetikNews
Jumat 12 Oktober 2018, 19:09 WIB

Eddy Sindoro Akhirnya Serahkan Diri, Begini Detail Kasusnya di KPK

Dhani Irawan - detikNews
Eddy Sindoro Akhirnya Serahkan Diri, Begini Detail Kasusnya di KPK Ilustrasi KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Tersangka kasus suap, Eddy Sindoro, menyerahkan diri ke KPK. Dia sempat kabur ke 4 negara sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2016.

Bagaimana peran Eddy Sindoro serta apa perkara yang menjeratnya?

"ESI (Eddy Sindoro) diduga telah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018).

Eddy Sindoro disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini Eddy Sindoro sedang menjalani pemeriksaan di KPK. Dia--atau kuasa hukum yang ditunjuknya--belum memberikan keterangan apapun tentang penyerahan diri atau perkara yang menjeratnya.




Jeratan untuk Eddy Sindoro itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Doddy Aryanto Supeno dan Edy Nasution. Doddy saat itu hanya disebut sebagai seorang swasta, sedangkan Edy Nasution adalah panitera sekretaris PN Jakarta Pusat saat itu.

Baik Doddy maupun Edy Nasution telah divonis serta hukuman untuk keduanya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Doddy menjalani hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Edy Nasution harus meringkuk di penjara selama 8 tahun dan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dakwaan Edy Nasution

Dalam surat dakwaan yang juga termaktub dalam putusan kasasi, Edy Nasution didakwa menerima:
- Rp 1,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan Rp 100 juta dari Doddy Aryanto Supeno atas arahan Wresti Kristian Hesti Susetyowati, Ervan Adi Nugroho, Hery Soegiarto, dan Eddy Sindoro.
- USD 50 ribu dari Agustriyadhy atas arahan Eddy Sindoro.
- Rp 50 juta dari Doddy Aryanto Supeno atas arahan Wresti Kristian Hesti Susetyowati dan Ervan Adi Nugroho.

Dengan peruntukan sebagai berikut:
- Pemberian Rp 1,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura itu agar Edy Nasution melakukan pengurusan perubahan redaksional (revisi) surat jawaban dari PN Jakarta Pusat untuk menolak permohonan eksekusi lanjutan dari ahli waris berdasarkan Putusan Raad Van Justitie Nomor 232/1937 tanggal 12 Juli 1940 atas tanah lokasi di Tangerang, atau agar Edy Nasution tidak mengirimkan surat tersebut kepada pihak pemohon eksekusi lanjutan.
- Pemberian Rp 100 juta agar Edy Nasution mengurus penundaan teguran aanmaning perkara niaga PT PT MTP melalui PN Jakarta Pusat sesuai Putusan Singapura International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 62 Tahun 2013 tertanggal 1 Juli 2013, ARB Nomor 178 Tahun 2010.
- Pemberian USD 50 ribu ditambah Rp 50 juta agar Edy Nasution mengurus pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT AAL dalam perkara niaga melalui PN Jakarta Pusat meskipun telah melewati batas waktu.

Disebutkan pula mengenai Eddy Sindoro sebagai Presiden Komisaris Lippo Group. Dia disebut membawahi beberapa anak perusahaan, antara lain:
- PT Jakarta Baru Cosmopolitan (PT JBC) dan PT Paramount Enterprise International (PT PEI) dengan Ervan Adi Nugroho sebagai direktur.
- PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dengan Hery Soegiarto sebagai direktur
- PT Across Asia Limited (PT AAL)

Perusahaan-perusahaan itu disebut tengah menghadapi permasalahan hukum di tingkat PN Jakarta Pusat dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Untuk urusan di MA, Eddy Sindoro turun langsung berhubungan dengan Nurhadi selaku Sekretaris MA saat itu. Sedangkan untuk urusan di PN Jakarta Pusat, Eddy Sindoro mengutus Wresti Kristian Hesti Susetyowati berhubungan dengan Edy Nasution.

Selain itu, Edy Nasution juga didakwa menerima gratifikasi sebesar USD 70 ribu, SGD 9.852, dan Rp 10.350.000.

Tuntutan Edy Nasution

Jaksa KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana pada Edy Nasution berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa meyakini Edy Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar:
- Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP
- Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP

Selain itu, jaksa KPK juga meminta agar sejumlah barang bukti perkara Edy Nasution itu menjadi barang bukti untuk perkara Eddy Sindoro. Pada saat itu, KPK belum menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka.

Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta

Majelis hakim menghukum Edy Nasution dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Majelis hakim juga sependapat dengan tuntutan mengenai barang bukti perkara Edy Nasution menjadi barang bukti untuk perkara Eddy Sindoro.

Namun majelis hakim menyatakan pemberian Rp 1,5 miliar tidak terbukti. Sementara, penerimaan lain oleh Edy Sindoro dinilai terbukti.

Selain itu, majelis hakim meminta agar sejumlah barang ini dikembalikan ke Eddy Nasution, berikut daftarnya:
- Uang sejumlah USD 3 ribu; SGD 1,8 ribu; dan Rp 2,3 juta
- Satu unit mobil CRV berpelat nomor polisi B-1077-TLP
- Dua unit telepon seluler
- Paspor atas nama Edy Nasution

Putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan di tingkat banding. Edy Nasution tetap dipidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Namun seorang hakim atas nama Heningtyastanto berpendapat lain mengenai pemberian Rp 1,5 miliar yang dinyatakan tidak terbukti dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut hakim tersebut, pemberian Rp 1,5 miliar pada Edy Nasution terbukti meskipun tidak terdapat barang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Hakim itu mendasarkan pendapatnya pada bukti-bukti rekaman, data elektronik yang dibenarkan oleh beberapa saksi. Namun hakim itu kalah suara karena 4 hakim lainnya tetap menyatakan pemberian itu tidak terbukti.

Putusan kasasi di Mahkamah Agung

Majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Prof Abdul Latief memperberat hukuman Edy Nasution menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam putusan itu, pemberian Rp 1,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura diyakini majelis kasasi terbukti. Untuk pemberian Rp 100 juta, USD 50 ribu, dan Rp 50 juta juga disebut terbukti diterima Edy Nasution. Selain itu, Edy Nasution disebut terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 10.350.000, USD 70 ribu, dan SGD 9.852.

Majelis kasasi juga sependapat dengan pengembalian beberapa barang ke Edy Nasution, antara lain:
- Uang sejumlah USD 3 ribu; SGD 1,8 ribu; dan Rp 2,3 juta
- Satu unit mobil CRV berpelat nomor polisi B-1077-TLP
- Dua unit telepon seluler
- Paspor atas nama Edy Nasution


Saksikan juga video 'Inilah Mereka! 12 Kepala Derah Jawa Timur yang Dijerat KPK':

[Gambas:Video 20detik]


(dhn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed