DetikNews
Jumat 12 Oktober 2018, 17:35 WIB

Alasan KPU Tak Tandai Napi Koruptor di Surat Suara

Dwi Andayani - detikNews
Alasan KPU Tak Tandai Napi Koruptor di Surat Suara Foto: Ketua KPU Arief Budiman. (Dwi Andayani/detikcom).
Jakarta - KPU tidak akan menandai calon anggota legislatif (caleg) eks napi korupsi dalam surat suara. Sebab, desain surat suara sudah ditentukan di Undang-Undang.

"Desain surat suara itu sudah ditulis rinciannya di dalam UU. Jadi kita tidak bisa mengisi surat suara dengan hal-hal yang sudah ditentukan oleh UU," kata Ketua KPU Arief Budiman, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2018).
Arief mengatakan dalam UU isi dari surat suara DPD, DPR dan Presiden telah ditentukan. Seperti terteranya foto, nama dan nomor urut untuk DPD.

"Jadi ada misalnya untuk DPD ada foto, nama dan nomor urut. Untuk pemilu presiden ada gambar capres, nama, gambar partai pengusul. Untuk DPR RI itu ada gambar parpol, lalu nomor," kata Arief.

Selain itu, Arief juga mengatakan ada masukan yang meminta KPU menandai caleg dan memberikan foto dalam surat suara caleg DPR dan DPRD. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak dimungkinkan karena dapat menimbulkan kendala dalam ukuran kertas suara.

"Kedua, kalau toh KPU bisa membuat desain yang sebagaimana diharapkan masyarakat, ada informasi yang cukup tentang calon. Bahkan untuk pileg untuk DPR dan DPRD itu beberapa mengusulkan diberi foto, tapikan nggak bisa, enggak cukup nanti surat suaranya jadi gede banget," kata Arief.

"Nah kalau memang ada usulan diberi penanda di surat suara, KPU pernah mencoba membuat desain itu tapi sepertinya bukan hanya merepotkan tetapi ukuran surat suara akan menjadi terganggu," sambungnya.
Aturan terkait isi surat suara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 342 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut isi pasal tersebut,:

Pasal 342

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (1) huruf b untuk Pasangan calon memuat foto, nama, nomor,urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda 'gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.

(2) surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (I)huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1)huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.


(dwia/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed