Jokowi Minta Kemenristekdikti Tak Persulit Pengurusan Fakultas Baru

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para para pejabat dan petinggi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Istana Negara. Dalam pertemuan itu Jokowi membahas perlu adanya ekosistem yang mendukung perguruan tinggi.

Pertemuan tersebut yakni antara Jokowi dengan seluruh Pejabat Eselon I, Eselon II, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Empat PTN di Jabar Siapkan 8.960 Kursi Mahasiswa Baru Lewat SBMPTN

"Saya paham agar lembaga perguruan tinggi ini dinamis perlu juga memang ekosistem yang mendukung. Nah saya nggak tahu, ini mau saya cari betul, ini ekosistemnya yang nggak mendukung atau perguruan tinggi yang tidak merespons, belum merespons perubahan itu. Perlu ekosistem nasional yang mendukung seperti regulasi dan birokrasi nasional. Perlu ekosistem kawasan yang mendukung seperti kawasan industri dan kolaborasinya dengan perguruan tinggi," kata Jokowi.

Di hadapan para pejabat Kemenristekdikti dan perguruan tinggi itu, Jokowi menyinggung soal sulitnya mengurus fakultas baru untuk perguruan tinggi. Jokowi menegaskan, jangan sampai ada lagi pejabat yang mempersulita pengurusan fakultas baru perguruan tinggi.

"Nah, mumpung ini ada eselon I, eselon II di Kemenristekdikti saya mau bicara sekalian ini masalah ekosistem juga di internal perguruan tinggi. Ini terutama untuk eselon I, II di Kemenristekdikti juga harus mulai berubah jangan sampai saya dengar suara-suara ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit. Ya kalau gaya-gaya lama, tradisi lama masih hidup terus-terus, ya siapa yang bisa berubah?" jelas Jokowi.

Baca juga: Sambut Penerima Bidikmisi, Rektor Unair: Selesaikan Studi Tepat Waktu

Jokowi meminta semua regulasi yang dinilai menghambat harus dipangkas. Sebab, Jokowi tak mau perguruan tinggi Indonesia tertinggal dengan nebara lain.

"Pangkas semuanya. Pangkas regulasi yang mempersulit, pangkas. Sudah. Kalau lambat-lambat pasti ditinggal kita, yang cepat pasti memenangkan. Itu sudah rumus. Yang namanya kementerian, negara, perguruan tinggi, sama saja. Tidak namanya perusahaan, korporasi sama saja. Pangkas regulasi yang mempersulit. Bahkan menjebak dan menyibukkan kita," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, dirinya sudah meminta kepada Menteri Keuangan untuk mempermudah pengurusan Surat Perjalanan Dinas (SPJ). Sebab banyak pejabat di kementerian yang dipersulit dengan urusan hal itu.

"Kita ini kelihatannya sibuk sekali, pagi sampai malam sibuk sekali. Ini apa toh? saya cek-cek pak baru ngurus SPJ. Sibuknya tidak inovasi, tidak. Urusan respons tadi urusan SPJ. Saya sudah berkali-kali sampaikan kepada kementerian terutama Kemenkeu pangkas itu. Saya lihat betul-betul ada aturan 43 laporan yang harus disampaikan. Kalau 43 saja saya sudah mikir mabok. Itu baru bapaknya pak, anaknya ada 123. Bapak beranak pinak loh setiap hari berarti bapak sekalian hanya urus laporan, laporan, laporan, laporan," jelasnya.

Untuk itu, kata Jokowi, kebiasaan seperti itu yang harus dibongkar. Jokowi menilai, perlu ekosistem baru bagi pejabat di Kemenristekdikti maupun Perguruan Tinggi.

"Saya menyadarkan pada kita semua. Ini ada ekosistem yang harus kita bongkar. Agar inovasi itu muncul, agar ekosistem baru itu muncul, agar respons terhadap perubahan itu muncul. Paling cepat memang harus dari perguruan tinggi perubahan ini direspons, tidak yang lain-lain. Saya meyakini itu. Artinya saya percaya pada bapak saudara-saudara sekaliaan, percaya tapi kalau saya tunggu-tunggu nggak nongol-nongol, nggak keluar-keluar, waduh saya menjadi tanda tanya nanti, ada apa? Ada apa?" katanya. (jor/rvk)