Selasa 09 Oktober 2018, 20:24 WIB
Komnas HAM Minta Penjelasan Diskualifikasi Judoka Miftahul Jannah
Atlet Asian Para Games cabor Judo Miftahul Jannah rela didiskualifikasi lantaran tak mau melepas hijabnya. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -
Miftahul Jannah, atlet judo Indonesia di Asian Para Games 2018, didiskualifikasi karena enggan melepas hijab menjelang turun di nomor -52 kg kategori low vision. Komnas HAM meminta penjelasan dari Inapgoc soal peraturan dalam judo yang membuat Miftah didiskualifikasi.
"Kami membutuhkan informasi dan kejelasan tentang peraturan yang menjadi landasan diskualifikasi atas dasar penggunaan jilbab tersebut atau hal lain yang terkait atas peristiwa yang dimaksud," kata Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam dalam keterangan tertulis, Selasa (9/10/2018).
Penjelasan itu, kata Anam, penting bagi Komnas HAM, apalagi penyelenggaraan Asian Para Games ini bentuk upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan informasi yang tersebar di publik, diskualifikasi itu didasari peraturan internasional tentang penggunaan penutup kepala dalam blind judo.
"Kejelasan ini penting bagi kami, sebagai pemangku pengawasan kondisi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan amanat UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, penyelenggaraan Para Games ini adalah bagian dari upaya negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia maupun di Asia," lanjutnya.
Aman menyayangkan apabila penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang dinilainya sudah baik dicederai oleh peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan spirit pemenuhan hak-hak disabilitas. Selain masalah Miftah, Komnas HAM meminta penjelasan tentang pengaturan penyelenggaraan berdasarkan karakteristik disabilitas dalam cabang yang potensial diatur secara khusus jika memang hal tersebut ada.
"Hal ini sangat berguna bagi kami untuk mengetahui sejak awal sehingga dapat memberikan respons cepat jika terjadi simpang siur informasi di publik maupun yang potensial diadukan ke kepada kami," ujar Anam.
Meski demikian, Komnas HAM mengapresiasi penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang menampilkan performance berbagai penyandang disabilitas saat pembukaan yang sarat penghormatan atas hak-hak disabilitas. Komnas HAM juga mengapresiasi penggunaan tagline 'Ability', yang digaungkan dalam pembukaan.
"Sekali lagi, kami tegaskan bahwa Komnas HAM mendukung penyelenggaraan Asian Para Games ini dalam perspektif pemenuhan hak-hak disabilitas dan kami ucapkan semoga penyelenggaraan ini sukses," pungkasnya.
(idh/hri)
"Kami membutuhkan informasi dan kejelasan tentang peraturan yang menjadi landasan diskualifikasi atas dasar penggunaan jilbab tersebut atau hal lain yang terkait atas peristiwa yang dimaksud," kata Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam dalam keterangan tertulis, Selasa (9/10/2018).
Penjelasan itu, kata Anam, penting bagi Komnas HAM, apalagi penyelenggaraan Asian Para Games ini bentuk upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan informasi yang tersebar di publik, diskualifikasi itu didasari peraturan internasional tentang penggunaan penutup kepala dalam blind judo.
"Kejelasan ini penting bagi kami, sebagai pemangku pengawasan kondisi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan amanat UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, penyelenggaraan Para Games ini adalah bagian dari upaya negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia maupun di Asia," lanjutnya.
"Hal ini sangat berguna bagi kami untuk mengetahui sejak awal sehingga dapat memberikan respons cepat jika terjadi simpang siur informasi di publik maupun yang potensial diadukan ke kepada kami," ujar Anam.
Meski demikian, Komnas HAM mengapresiasi penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang menampilkan performance berbagai penyandang disabilitas saat pembukaan yang sarat penghormatan atas hak-hak disabilitas. Komnas HAM juga mengapresiasi penggunaan tagline 'Ability', yang digaungkan dalam pembukaan.
"Sekali lagi, kami tegaskan bahwa Komnas HAM mendukung penyelenggaraan Asian Para Games ini dalam perspektif pemenuhan hak-hak disabilitas dan kami ucapkan semoga penyelenggaraan ini sukses," pungkasnya.
(idh/hri)
