PPP: di Negara Maju, Oposisi Bantu Pemerintah saat Terjadi Bencana

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Partai Gerindra hanya memberikan kritik kepada pemerintah tanpa disertai solusi untuk pemecahan masalah. PPP menyebut semangat politik Partai Gerindra hanya sekadar bagaimana agar terlihat tak sejalan dengan apa yang dilakukan Pemerintah.

Hal ini disampaikan Sekjen PPP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani. Arsul menanggapi kritik Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lamban dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala (Sulteng).

"Mereka yang di luar koalisi pemerintahan itu hanya mengkritik tetapi, tidak pernah mampu menunjukkan konsep penanganan gempa yang lebih baik itu yang seperti apa," kata Arsul kepada detikcom, Minggu (7/10/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan mereka tidak bisa sekadar menunjukkan di negara dengan wilayah kepulauan mana, yang respon pemerintahnya menangani gempa itu lebih baik dari Indonesia," sambung Arsul.

Arsul menuturkan di negara-negara maju yang menganut paham demokrasi, oposisi akan menanggalkan sementara kepentingan politiknya dan membantu Pemerintah saat negara mengalami bencana. Sikap oposisi yang seperti itu, imbuh Arsul, sebagai bentuk empati terhadap masyarakat korban bencana.

"Semangat mereka (oposisi) itu yang penting berbeda saja terhadap apa yang dikerjakan Pemerintah. Tapi mereka lupa bahwa di negara-negara demokrasi maju itu ketika menyangkut soal gempa, maka yang dilakukan oposisi itu bukan mengkritisi lebih dulu, tapi ikut kerja bersama yang memegang Pemerintahan sebagai tanda empati kepada rakyat," jelas dia.

"Setelah itu baru diskursus penanganan gempa dimunculkan ketika Pemerintah dipandang keliru kebijakannya. Diskursus dimunculkan dengan tawaran alternatif kebijakan. Bukan sekedar menyalah-nyalahkan Pemerintah," lanjut Arsul.

Terkait pernyataan Muzani mengenai penyelenggaraan acara Asian Para Games serta International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) kurang menunjukan rasa empati kepada masyarakat korban gempa, terutama Lombok yang bertetangga dengan Bali, Arsul kembali membahas gaya politik Gerindra yang menurut dia asal kritik.

"Gaya yang samapun mereka tunjukkan ketika mengkritisi penyelenggaraan Asian Para Games dan IMF-World Bank meeting . Tapi lagi-lagi tidak jelas konsepnya tentang penyederhanaan seperti apa yang mereka mau," ucap Arsul.

"Saya menduga bahkan mereka tidak tahu bahwa yang bakal hadir di meeting tersebut sudah tembus 34 ribu orang, yang juga memberikan multifyer effect secara ekonomi terhadap dunia pariwisata di Bali dan sektor riel dan jasa terkait. Mereka juga tidak menghitung bagaimana reputational and trust damage yang harus ditanggung jika itu dibatalkan," imbuh Arsul.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menyebut Pemerintah kelelahan karena bencana di Sulteng terjadi berdekatan dengan bencana Gempa Lombok. Dalam penanganan bencana di Sulteng, Muzani menuturkan Pemerintah ketinggalan dalam layanan tanggap darurat. Apalagi sempat terjadi penjarahan yang memperburuk situasi.

"Dalam kasus Palu dan Donggala, saya merasa pemerintah lambat dalam menangani itu. Pemerintah seperti kelelahan Lombok, kemudian bencana Palu dalam waktu dekat," ucap Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Santika Depok, Jawa Barat, Jumat (5/10).

Dia juga menyoroti adanya perhelatan pentas olahraga internasional Asian Para Games serta International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB). Muzani menilai perhelatan itu memunculkan ironi di tengah bencana.

"Menurut saya, sekali lagi, itu adalah penghamburan uang. Di sisi lain, kalaupun Asian Para Games tidak bisa ditunda, sederhanakan ini karena delegasi negara Asia sudah pada datang. Saya kira harus memberikan simpati dan empati yang besar kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah ini," tutur dia.

Simak video PPP Sebut Birokrasi di Lokasi Bencana Sulteng Ribet

[Gambas:Video 20detik]

(aud/dnu)