.webp)
"Dalam kasus Palu dan Donggala, saya merasa pemerintah lambat dalam menangani itu. Pemerintah seperti kelelahan Lombok, kemudian bencana Palu dalam waktu dekat," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Santika Depok, Jawa Barat, Jumat (5/10/2018).
Dalam penanganan bencana di Sulteng, pemerintah dinilai ketinggalan dalam layanan tanggap darurat. Apalagi sempat terjadi penjarahan yang memperburuk situasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang terjadi, pemerintah seperti ketinggalan layanan tanggap darurat, seperti pemerintah mengizinkan rakyatnya mengambil bahan makanan. Di satu sisi, itu adalah kedaruratan yang mungkin memotong kebutuhan yang sangat mendesak. Namun di sisi lain, itu adalah pendidikan yang salah dalam kedaruratan itu," paparnya.
Dampaknya, sambung Muzani, bantuan untuk korban bencana Sulteng belum sampai tujuan.
Gerindra juga menyoroti adanya perhelatan pentas olahraga internasional Asian Para Games serta International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB). Muzani menilai perhelatan itu memunculkan ironi di tengah bencana.
"Menurut saya, sekali lagi, itu adalah penghamburan uang. Di sisi lain, kalaupun Asian Para Games tidak bisa ditunda, sederhanakan ini karena delegasi negara Asia sudah pada datang. Saya kira harus memberikan simpati dan empati yang besar kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah ini," ujarnya.
"Apalagi tanggal 12 ternyata masih ada pesta lagi pertemuan negara-negara IMF di Denpasar, Bali. Sekali lagi, ini rencana yang sudah dirancang oleh pemerintah. Kemudian kenapa tidak ditunda dan kenapa ini diteruskan dengan standar kemewahan yang besar, mobil mewah dan pelayanan VIP. Bahkan di Bali semuanya kemewahan sudah dipersiapkan. Padahal pulau yang berbeda atau berdekatan di sana, Lombok, ratusan-puluhan ribu orang mengungsi di tenda seadanya," imbuh Muzani. (idn/fdn)
