"Polisi tidak boleh menolak pengaduan siapa pun dan harus menindaklanjutinya. Ketika dalam penyelidikan ditemukan dua alat bukti, maka dinaikkan ke penuntutan," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari via pesan singkat, Jumat (5/10/2018).
"Setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum," imbuh dia.
Eva mengapresiasi polisi yang bergerak cepat tanpa gaduh dalam mengatasi hoax. Polisi, disebut Eva, hanya menjalankan tugas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Farhat, yang tergabung dalam Komunitas Pengacara Indonesia Pro-Jokowi (Kopi Pojok), melaporkan sejumlah tokoh terkait kebohongan Ratna. Selain Kopi Pojok, pihak-pihak yang melapor adalah relawan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), Biar Pak Jokowi Saja (BPJS), dan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ).
Laporan Farhat tersebut disampaikan di gedung Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (3/10). Tujuh belas orang dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian dengan nomor laporan LP/B/1237/X/2018/BARESKRIM.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengaku heran atas kebohongan Ratna Sarumpaet. Dia menuding ada skenario besar di balik kasus Ratna.
"Jadi saya pikir yang paling penting tidak sampai di sini, soal ini dibohongin atau tidak dibohongin. Tapi harus ditelusuri apa yang sebenarnya di balik Ratna Sarumpaet menyampaikan itu," kata Komarudin dalam satu diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).
Watubun menuding ada motif di balik kasus Ratna. Hal itu disampaikannya dengan mengacu pada latar belakang Ratna sebagai aktivis vokal sejak dulu.
"Itu kan pasti ada motifnya, tidak sekadar dibohongin. Masa orang menjaga reputasi dari zaman Orde Baru sampai sekarang hanya dalam waktu seketika bisa seperti itu? Saya kira tidak," ucap Watubun.
"Saya kira ini satu skenario besar yang menurut saya harus ditelusuri. Apa motif di balik itu? Itu yang paling penting," tutur dia.
Watubun meminta semua pihak tenang menyikapi isu hoaks Ratna Sarumpaet. Bagi dia, isu ini jadi besar karena kebetulan Indonesia sedang berada di tahun politik.
"Juga tidak usah Anda khawatir Indonesia akan bubar cuma karena hoaks seperti itu. Jadi ini urusan kecil sebenarnya, tapi karena tahun politik jadi dibesar-besarkan," jelasnya.
"Jadi saya pikir yang paling penting tidak sampai di sini, soal ini dibohongin atau tidak dibohongin. Tapi harus ditelusuri apa yang sebenarnya di balik Ratna Sarumpaet menyampaikan itu," kata Komarudin dalam satu diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).
Watubun menuding ada motif di balik kasus Ratna. Hal itu disampaikannya dengan mengacu pada latar belakang Ratna sebagai aktivis vokal sejak dulu.
"Itu kan pasti ada motifnya, tidak sekadar dibohongin. Masa orang menjaga reputasi dari zaman Orde Baru sampai sekarang hanya dalam waktu seketika bisa seperti itu? Saya kira tidak," ucap Watubun.
"Saya kira ini satu skenario besar yang menurut saya harus ditelusuri. Apa motif di balik itu? Itu yang paling penting," tutur dia.
Watubun meminta semua pihak tenang menyikapi isu hoaks Ratna Sarumpaet. Bagi dia, isu ini jadi besar karena kebetulan Indonesia sedang berada di tahun politik.
"Juga tidak usah Anda khawatir Indonesia akan bubar cuma karena hoaks seperti itu. Jadi ini urusan kecil sebenarnya, tapi karena tahun politik jadi dibesar-besarkan," jelasnya.
Simak Juga 'Aliansi Pemuda Anti Hoax Desak Polisi Usut Kasus Ratna Sarumpaet':
(gbr/idh)