.webp)
"Penangkapan Ratna Sarumpaet di Soetta saya kira itu wajar karena pasti polisi menduga rencana keberangkatan itu terkait kasus dia melakukan dugaan hoax dan diduga akan melarikan diri ke Chile," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (5/10/2018).
Menurut Karding, itu adalah hak penyidik karena Ratna sudah berstatus tersangka. Apalagi Ratna saat pemanggilan juga tidak datang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Polisi tidak begitu percaya karena sebelumnya dia mengaku di Bandung ditemani tiga orang dan juga alasan konferensi internasional dari luar negeri," imbuh anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum itu.
Karena Ratna berstatus tersangka, polisi memang harus memprosesnya. Apa yang dilakukan Ratna bisa dikenakan pasal pidana karena menimbulkan kegaduhan.
"Memang ada dalam UU formil kita dan bisa dipidana baik 10 tahun maupun yang 3 tahun. Bagi saya yang tidak kalah penting bagaimana si penyebar hoax atau dugaan penyebar hoax harus diperiksa dan diproses hukum," sebut Karding.
"Karena sesungguhnya penyebar hoax paling bertanggungjawab karena masyarakat menjadi resah, jadi gaduh, punya potensi konflik," imbuhnya.
Dari sisi politik, menurut Karding, kubu Jokowi-Ma'ruf berpotensi dirugikan karena hoax penganiayaan Ratna ini. Sebab kabar soal penganiayaan Ratna diramaikan oleh pihak rival, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Dalam kasus ini jelas untuk mendeskreditkan Pak Jokowi, Pak Jokowi ingin diberi stempel 'pemerintah zalim, represif, tidak adil dan membungkam prodemokrasi, anti-HAM, pengecut dan biadab'. Itu kan narasi yang dibangun teman-teman di sebelah sana. Untungnya ketahuan polisi dan Ratna mengaku," papar Karding.
Untuk itu TKN Jokowi-Ma'ruf berharap polisi bisa benar-benar mengusut kasus hoax Ratna ini. Menurut Karding, perkara tersebut dapat merugikan pihaknya.
"Andai Ratna tidak diketahui bohong dan kemudian dia mengaku, yang paling rugi kami, pihak Pak Jokowi. Mereka ingin membuat stempel opini publik 'Pak Jokowi pemimpin yang tidak betul karena suka menganiaya orang dan menyewa preman'. Sangat berbahaya secara politik," sebutnya.
Karding berharap polisi juga bisa mengusut dugaan adanya politik narasi yang bisa berdampak ke Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya bukan kali ini saja terjadi peristiwa yang bertujuan untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jangan hanya pengakuan Mbak Ratna saja tapi telusuri juga dugaan politik narasi keinginan membranding Pak Jokowi yang represif dan tidak demokrasi. Itu kan dibangun sejak Aksi 212, tagar gantipresiden dan sekarang kasus ini," tutur Karding.
Seperti diketahui, Ratna ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis (4/10) malam. Dia hendak pergi ke Chile untuk urusan sebagai pembicara.
Ratna telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 14 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan juga UU ITE pasal 28 jo pasal 45. Dia terancam hukuman 10 tahun penjara.
Polisi juga telah memanggil pihak-pihak yang ikut terlibat dalam hoax Ratna Sarumpaet. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dijadwalkan diperiksa polisi. Amien sempat menyuarakan soal penganiayaan Ratna sebelum diketahui hal tersebut hanyalah bohong belaka.
Simak Juga 'Balada Ratna Sarumpaet, Dusta yang Berujung Penangkapan di Bandara':
(elz/fjp)
