Saran Amnesti untuk Habib Rizieq Ditolak GNPF-U

Jakarta - Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyarankan Habib Rizieq Syihab mengajukan amnesti keimigrasian untuk menghindari denda dan blacklist. Saran ini diberikan terkait kemungkinan denda karena izin tinggal Rizieq di Arab Saudi yang habis.

"Sebenarnya bisa tanpa denda dan blacklist, yaitu ketika ada program amnesti keimigrasian," ujar Maftuh kepada detikcom, Senin (1/10/2018).

Baca juga: GNPF ke Komnas HAM, Lapor Habib Rizieq yang Terkekang di Saudi

Maftuh mengatakan amnesti keimigrasian ini merupakan program pemaafan massal yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada ekspatriat yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Namun program ini ditentukan Saudi.

"Selama saya bertugas, pernah satu kali amnesti yang diikuti semua WNA pelanggar imigrasi, para overstayer," katanya.

Baca juga: Rizieq Disarankan Minta Amnesti Saudi, Pengacara: Itu Bukan Solusi

Tim kuasa hukum Rizieq menganggap saran Maftuh tidak solutif. Sebab, waktu penyelenggaraan program tersebut tidak jelas.

"Soal Kedubes yang menyarankan amnesti itu kan dia sendiri belum tahu. Selama menjabat juga dia mengaku baru sekali mengetahui ada amnesti itu. Jadi menurut saya, itu bukan bantuan negara yang diamanatkan undang-undang. Itu bukan solusi," ujar anggota tim kuasa hukum Rizeq, Damai Hari Lubis, saat dihubungi, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Dubes RI: Habib Rizieq Bisa Minta Amnesti Biar Tak Didenda Arab Saudi

Dia mengatakan semestinya pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri ataupun Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi langsung berkomunikasi langsung dengan pihak Saudi. Menurutnya, hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bisa membuat penyelesaian kasus Rizieq cepat dilakukan.

"Ya langsung jembatani. Dalam rangka menolong warga negaranya yang kesusahan. Bukan disuruh tunggu saja amnesti keimigrasian. Itu saran yang tidak membantu. Itu bukan solusi. Dia kan lama menjabat. Tapi selama itu, dia baru sekali ngalami (penyelenggaraan amnesti keimigrasian) selama menjabat," tutur Damai, yang juga anggota GNPF-Ulama ini.

Baca juga: Habib Rizieq: Saya Dicekal, akan Kena Denda dan Blacklist

Damai mengatakan pihaknya saat ini menunggu peran DPR untuk membantu menyelesaikan persoalan Rizieq. GNPF-U sebelumnya sudah mengadu ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli Zon sempat berencana memanggil pihak Kementerian Luar Negeri terkait hal ini. Namun pihaknya belum menerima informasi kapan pemanggilan akan dilakukan.

Baca juga: FPI: Habib Rizieq di Saudi Seperti Tahanan Rumah

"DPR RI memerintahkan atau mengimbau atau apa sebagai mewakili rakyat Indonesia, ada yang tersandera, minta bantulah supaya larang-larangan tersebut, cekal-cekal tersebut, overstay-overstay tersebut supaya tidak terjadi kepada Habib Rizieq," ujar Damai.

Terbaru, GNPF-U melapor ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami Rizieq. Mereka melaporkan Rizieq yang terkekang di Arab Saudi.

"Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Habib Rizieq Syihab mengalami pelanggaran HAM yang mengancam pada keamanan, kenyamanan, kemerdekaan bergerak, dan keselamatan diri Habib Rizieq Syihab," ujar Damai lewat keterangan tertulisnya, Selasa (2/10/2018). (jbr/rna)