.webp)
"Sudah jalan sekarang. Informasi terakhir, kami sudah menunjuk satu dirjen untuk komunikasi bahwa di Pemda Sulteng tetap ada posko pemerintahan. Kalau ada pengaduan, pelayanan masyarakat atau apa pun, meskipun konsentrasinya di masalah penanganan bencana ya. Tapi apa pun, dalam konteks pemerintahan daerah, itu harus jalan," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).
Sebanyak 50 orang dari IPDN juga dikerahkan untuk pendampingan pemerintahan. Sebab, belum semua aparatur sipil negara (ASN) bekerja setelah gempa.
"Intinya, kami pendampingan, mengirim bertahap, pokoknya minimal ada. Kemudian dari IPDN ada 50 orang. Minimal untuk membantu tata kelola di pemerintah daerah," ujar Tjahjo.
Kemendagri juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sulteng untuk menyediakan tenda untuk pelayanan administrasi. Pemprov daerah lainnya juga diminta mengirimkan bantuan.
"Sekjen kami sudah kontak dengan Pak Sekda, minimal ada suatu ruangan. Di depan rumah gubernur minimal ada satu tenda sehingga minimal kalau ada hal-hal administrasi yang diperlukan siap sedia," tuturnya.
Saksikan juga video 'Harapan Mendesak Warga Palu, Segerakan Bantuan!':
(dkp/fdn)
