Melihat Lagi Arah Pemberantasan Korupsi 7 Presiden RI

Andi Saputra - detikNews
Senin, 01 Okt 2018 11:56 WIB
Oce Madril (ari/detikcom)
Yogyakarta - Presiden Soeharto dinilai paling lemah dalam memberantas korupsi. Alih-alih menghilangkan budaya korup, ia malah mendorong budaya korupsi dengan membuat Keputusan Presiden (Keppres) yang menguntungkan keluarganya.

Arah pemberantasan korupsi itu ditulis dalam disertasi oleh akademisi UGM, Oce Madril. Disertasi yang berjudul 'Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan' dipertahakan di depan penguji di Kampus UGM, Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Tim penguji yaitu Prof Mahfud, Prof Denny Indrayana, Prof Saldi Isra, Prof Nikmatul Huda, Dr Supriyadi, Dr Richo A. Wibowo, Dekan FH UGM sebagai Ketua yaitu Prof Sigit Riyanto. Adapun untuk promotor yaitu Prof Eddy OS Hiariej dan Dr Zainal Arifin Mochtar.

Berikut pemberantasan korupsi di tangan 7 presiden RI sebagaimana dirangkum detikcom dari Ringkasan Disertasi yang dikutip detikcom, Senin (1/10/2018):

1. Presiden Soekarno
Sejak negara Indonesia merdeka, sekitar tahun 1945-1950-an, belum dikenal istilah korupsi. Pada masa itu, pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia disibukkan dengan gejolak perang dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Sehingga penyelewengan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur negara belum terlalu diperhatikan.

"Korupsi kian nampak pasca Indonesia keluar dari krisis keamanan. Pada tahun 1950- an Presiden Soekarno mulai melakukan konsolidasi politik. Seiring munculnya bentuk kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan pun mulai menampakkan dirinya," tulis Oce.

Bagaimana dengan sikap Presiden Soekarno terhadap pemberantasan korupsi?

"Presiden Soekarno cukup memberikan perhatian terhadap isu pemberantasan korupsi ini," ujar Oce.

Walaupun isu ini dikalahkan oleh isu-isu seputar perjuangan awal kemerdekaan, perjuangan revolusi, dan gagasan demokrasi terpimpin. Hal pemberantasan korupsi memang bukan isu yang prioritas. Tetapi, Soekarno tidak mengabaikannya. Komitmen politik antikorupsi Presiden Soekarno terlihat dari beberapa pidato yang dilontarkan Soekarno dan kebijakan-kebijakan yang diambil.

"Soekarno menganggap korupsi sebagai salah satu penghalang tercapainya tujuan- tujuan revolusi," cetus Oce.

2. Presiden Soeharto
Korupsi pada masa Orde Baru bisa berjalan lama karena kesadaran subjektif para pengusaha yang mengandalkan negara dengan menjadi politisi pengusaha. Para pengusaha
membentuk struktur ekonomi-politik Indonesia pada tahun 1980-an

Melalui pemerintahan Orde Baru ini implementasi kebijakan pembangunan sebagian besar dikuasai oleh dan lewat mekanisme birokrasi negara yang wujudnya sebagai "physical capital accumulation" yang pada dasarnya melanggengkan praktik korupsi.

Di samping korupsi administratif, rezim Orde Baru juga melakukan korupsi politik melalui pembuatan perangkat hukum yang melegalkan tindakan koruptifnya. Melalui instrumen hukum seperti "Keputusan Presiden", Soeharto membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak keluarga dan orang terdekatnya.

Untuk menguatkan teorinya, Oce menunjukkan 8 Keputusan Presiden (Keppres) Soeharto yang menguntungkan keluarganya. Yaitu:

1. Keppres No.36/1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Penyerahan dan Impor barang Terkena Pajak tertentu di Tanggung Pemerintah.

"Keppres ini membuka kran KKN untuk pajak impor yang belum ada di Indonesia," cetus Oce.

2. Keppres No.74/1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian.

"Dengan Keppres ini, Taksi Citra milik Mbak Tutut yang menggunakan mobil Proton Saga mendapat pembebasan pajak pertambahan nilai," kata Oce.

3. Keppres No.86/1994

"Keppres ini berisi pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahaan yaitu kepada PT. Dahana untuk kepentingan militer sedang distribusi komersil diberikan kepada PT. Multi Nitroma Kimia -sahamnya sebesar 30% milik Hutomo Mandalaputra, 40 persen milik Bambang Trihatmodjo melalui PT. Bimantara dan sisanya PT. Pupuk Kujang)," papar aktivis Pukat UGM itu.


4. Keppres No.81/1994 tentang Penetapan Tarif Pajak Jalan Tol

Menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto

5. Keppres No.31/1997 tentang Izin Pembangunan Kilang Minyak oleh Swasta

Menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto

6. Keppres No.1/1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri

Menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto.

7. Keppres ini adalah Keppres No. 93/1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT. Kiani Kertas

Keppres ini merugikan masyarakat dan negara.

8. Keppres No. 42/1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.

Menguntungkan anak-anak Soeharto karena proyek pembuatan mobil nasional dikuasai oleh anak-anak Soeharto.

3. Presiden Habibie, Gus Dur dan Megawati.
Pelaksanaan Orde Baru menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945 serta menguatnya sistem pemerintahan otoriter. Kondisi ini yang kemudian menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Keadaan tersebut berlangsung selama 32 tahun yang pada akhirnya mendapatkan respon keras dari masyarakat luas, yang dikenal dengan Gerakan Reformasi.

Problem utama yang dihadapi oleh Presiden di masa transisi reformasi adalah ketidakstabilan politik. Kondisi politik yang tidak stabil sangat mempenagruhi
efektifitas kebijakan antikorupsi.

"Menjadi sulit bagi seorang Presiden untuk memfokuskan diri pada agenda program kebijakan antikorupsi, disaat kedudukannya terancam secara politik. Gus Dur adalah contoh paling nyata dari turbulensi politik," ujar Oce.

Gus Dur yang pada awalnya mampu menerbitkan prakarsa antikorupsi, akhirnya harus tersedot untuk mengatasi konflik politik dengan partai- partai. Agenda antikorupsi terbengkalai dan reformasi pemerintahan tersendat.

"Megawati juga mewarisi ketidakstabilan tersebut. Hingga akhir masa pemrintahannya, Megawati tidak berhasil membuat dan menjalankan prakarsa antikorupsi," urai penggiat Pukat UGM itu.

4. Presiden SBY

Ada cukup banyak kebijakan antikorupsi yang diproduksi pada masa pemerintahan SBY. Tidak hanya yang bersifat kongkrit program kerja, tetapi juga berupa kebijakan umum, seperti grand design reformasi birokrasi dan strategi nasional pemberantasan korupsi. Selain itu, ada beberapa produk peraturan perundang-undangan yang lahir pada masa ini yang merupakan faktor penting untuk menunjang bangunan pemerintahan yang bersih.

"Presiden SBY cukup aktif membentuk tim adhoc guna mendukung upaya pemberantasan korupsi atau menyangkut sebuah kasus tertentu. Pada umumnya, tim-tim tersebut dibentuk untuk menangani kasus/isu tertentu yang menarik perhatian publik," terang Oce.


Namun, pemerintahan SBY bukannya tanpa catatan.

"Presiden hasil Pilpres langsung ternyata belum menghasilkan kebijakan antikorupsi yang komprehensif. Komitmen politik Presiden ternyata tidak cukup tanpa diikuti dukungan politik yang nyata untuk memimpin pemberantasan korupsi. Konsolidasi agenda antikorupsi terganggu sebab dukungan politik Presiden yang memudar," papar Oce.

5. Presiden Jokowi

Presiden Jokowi minim inisiatif untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi. Presiden Jokowi hanya melanjutkan paket kebijakan antikorupsi era Presiden SBY. Presiden Jokowi juga menggunakan platform program antikorupsi pemerintahan SBY. Pola kebijakannya sama dengan era SBY, yaitu Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintaan.

Ada paradoks dalam kebijakan antikorupsi Presiden Jokowi, di satu sisi mendorong Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, tetapi ada kebijakan lain yang dapat "mengerem" upaya pemberantasan korupsi. Ini terkait ketentuan dalam Inpres Proyek Strategis Nasional, Inpres ini dianggap "mengerem" penegakan hukum antikorupsi.

Presiden Jokowi juga mengikuti pola kebijakan antikorupsi yang dulu pernah diterapkan, yaitu membentuk tim adhoc yang fokus kerjanya untuk memberantas pungutan liar atau Saber Pungli.
Melihat Lagi Arah Pemberantasan Korupsi 7 Presiden RI

"Lembaga semacam ini pernah ada di zaman Presiden Soekarno dan Soeharto. Di era orde lama dengan nama Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara) dan di era orde baru dengan nama Operasi Tertib (Opstib)" terang Oce.

Dari 7 Presiden, siapa yang paling lemah memerangi korupsi?

"Yang paling lemah tentu Presiden Soeharto karena karakter kekuasaan Presiden ala executive heavy yang korup," jawab Oce tegas.



Saksikan juga video 'Sri Mulyani: Pemberantasan Korupsi Syarat untuk Kesetaraan Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)