Bamsoet Yakin Anies Sudah Hitung Dampak Pencabutan Izin Reklamasi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta dan menyebut peruntukan pulau yang sudah jadi untuk kepentingan masyarakat. DPR menyebut pencabutan itu kewenangan Pemprov DKI.

"Ya ini sepenuhnya kewenangan daripada Pemda," ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: PKS Minta Anies Prorakyat soal Peruntukan Pulau Reklamasi

Bamsoet yakin pencabutan itu pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Tak terkecuali, dampak yang akan timbul akibat pencabutan izin reklamasi itu.

"Tentu Pemda sudah mengkalkulasi dampak ekonomi dan politiknya. Begitu juga dampak sosialnya," katanya.

Kendati demikian, Bamsoet berharap keputusan untuk mencabut izin reklamasi itu tidak akan mengganggu upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"Apapun yang dilakukan Pemda di manapun tidak mengganggu upaya pemerintah pusat untuk mendorong dan mempercepat akselerasi ekonomi," ujar Bamsoet.

Baca juga: Izin Dicabut Anies, Begini Perjalanan Panjang Reklamasi di Jakarta

Sebelumnya, Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi Teluk Jakarta. Dicabutnya izin tersebut sudah melewati verifikasi secara detail di Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara Jakarta.

"Alhamdulillah kami bersyukur bahwa salah satu project besar untuk menyelamatkan pantai utara Jakarta dan Teluk Jakarta insyaallah kita bisa tuntaskan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9).



Saksikan juga video 'Menko Luhut Ogah Tanggapi Proyek Pulau Reklamasi':

[Gambas:Video 20detik]

(mae/idh)