Gerindra DKI: Peruntukan Pulau Reklamasi Perlu Kajian Matang

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pembangunan pulau-pulau reklamasi. Fraksi Gerindra DPRD DKI mendukung langkah Anies.

"Sudah tepat dan patut didukung," ujar anggota DPRD DKI Syarif melalui sambungan pesan singkat, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: Pulau Reklamasi Berakhir di Tangan Anies

Meski Anies mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta. Namun beberapa pulau reklamasi sudah terbentuk. Menurut dia, Anies akan menjelaskan detail setelah revisi 2 Raperda Zonasi.

"Nanti akan terjawab setelah revisi 2 Raperda Zonasi dan tata ruang yang sudah ditarik Pemprov DKI," tutur Syarif.

Baca juga: Anies Cabut Izin Reklamasi, Fahri Hamzah Usul Bentuk Pansus

Lebih jauh, ia menilai untuk menindaklanjuti pulau yang sudah terbentuk, perlu dikaji dengan baik. Jika pulau itu diperuntukan yang lain harus memenuhi kepentingan publik dan lingkungan hidup.

"Ya nggak bisa ditentukan sekarang perlu kajian yang matang. Tapi intinya peruntukannya harus memenuhi azas manfaat kepentingan publik dan lingkungan hidup yang lestari," tutur dia.

Sebelumnya, Anies mencabut izin pembangunan 13 pulau reklamasi. Anies pun siap menghadapi gugatan dari pengembang pulau reklamasi.

Anies menyebut pencabutan izin reklamasi ini juga merupakan rekomendasi dari BKP Pantura Jakarta. Sedangkan nasib pulau yang sudah terbentuk untuk kepentingan masyarakat.

"Tata ruang yang sudah jadi akan diatur dan digunakan sebaiknya untuk kepentingan masyarakat," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9).



Saksikan juga video 'Menko Luhut Ogah Tanggapi Proyek Pulau Reklamasi':

[Gambas:Video 20detik]

(fai/dkp)