DetikNews
Selasa 25 September 2018, 21:03 WIB

DPD RI Menilai Dana Otsus Harus Dievaluasi

Nabilla Putri - detikNews
DPD RI Menilai Dana Otsus Harus Dievaluasi Foto: Dok. DPD
Jakarta - Komite I DPD RI memandang bahwa Dana Otonomi Khusus (OTSUS) bagi provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh yang akan segera berakhir harus di evaluasi. Selain itu hasil pengawasan Komite I ke daerah otsus, menemukan banyak kepala daerah mengeluhkan perihal distribusi anggaran otsus melalui provinsi baru ke kabupaten/kota.

"Hasil pengawasan Komite I mengenai dana otsus, kami menemukan banyak kepala daerah mengeluhkan perihal distribusi anggaran otsus ke kabupaten/kota, disamping itu perlu adanya perpanjangan berlakunya otsus, selain itu juga fungsi pengawasan dari Kemenkeu, BPK, BPKP terhadap dana otsus, dan tidak kalah penting master plan sistem penyaluran dan penyerapan dana otsus," ungkap Wakil Ketua Komite I DPD, Jacob Esau Komigi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/9/2018).

Dirjen otonomi Daerah Soni Sumarsono mengungkapkan peran Kemendagri cukup penting. Salah satunya mereview kebijakan otsus, memfasilitasi penyusunan regulasi kekhususan, kemudian asistensi pelaksanaan otsus, monitoring dan evaluasi, dan binwas umum.

"Otonomi khusus itu perlu perlakuan khusus maka disebut khusus. Pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah otsus untuk melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai muatan local. Keleluasaan ruang gerak yang diberikan pemerintah inilah yang belum mampu direspon oleh kemampuan daerah," ungkapnya.


Lain halnya Ketua Komite I memaparkan bahwa otonomi khusus yang menjadi fokus Komite I saat ini harus menghasilkan rekomendasi yang baik baik dalam hal Perdasi dan perdasus, peningkatam kapasitas pengawasan dan control penggunaan dana otsus, ketegasan dalam penegakan hukum terkait penyelewengan dana otsus dan terkait struktur adat.

"Dari rekomendasi temuan Komite I mengenai implementasi otsus tersebut harus didorong oleh Komite I menjadi suatu undang-undang otsus ataukah cukup dengan peraturan perundangan yang di bawahnya," ucap Ketua Komite I DPD Benny Rhmandani.

Senada dengan itu, mantan Rektor Universitas Cendrawasih Papua dan mantan Menteri Lingkungan Hidup RI Prof. Bathalasar Kambuaya menyoroti masalah kompetensi dan kapasitas aparatur dan peyelenggara pemerintahan di daerah otsus. Menurutnya mengelola pemerintahan di daerah otsus jangan hanya harus suku asli daerah yang menjadi aparatur, sedangakn skill dan kapasitas belum mumpuni sehingga pengelolaan pemerintahan menjadi tidak baik.

"Saya melihat penempatan pejabat di pemerintahan daerah tidak memeperhatikan aturan bahkan kompetensi, itu tidak berjalan baik dan nepotisme masih sangat tinggi, ini yang harus diperbaiki. Mengelola pemerintahan disamping harus punya skill tapi leadership yg bagus. Jangan hanya memandang suku etnis sendiri tapi kapasitasnya belum mumpuni, saya juga merekomendasikan peningkatan pengawasan dan kontrol serta ketegasan dalam menegakkan aturan jika terjadi penyelewengan pengelolaan dana otsus," pungkasnya.


(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed