Usul M Taufik Jadi Wagub, Gerindra DKI Konsultasi ke Prabowo Besok

Jakarta - DPD Gerindra DKI akan berkonsultasi kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto soal usul M Taufik jadi Wagub DKI. Saat ini Gerindra DKI sedang menunggu waktu luang untuk bertemu dengan Prabowo.

"Kita sudah selesai rapim hari Jumat kemarin. Terus kita mau konsultasi ke DPP sekaligus minta persetujuan Ketua Umum (Prabowo). Rencananya Rabu (26 September). Karena jadwalnya padat sekali, belum dapat jadwal terus," kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta, Syarif, saat dimintai konfirmasi, Selasa (25/9/2018).

Baca juga: Kisah Sara Ponakan Prabowo Masuk Bursa Wagub DKI

Syarif menjelaskan pihaknya sedang menjalankan mekanisme partai terkait usulan pencalonan M Taufik. Dia bilang Gerindra punya aturan yang tak bisa ditabrak.

"Gerindra punya AD/ART. Keputusan itu tradisi dalam AD/ART, diputuskan dalam forum resmi secara berjenjang," ucap Syarif.

Dia memaparkan mekanisme itu sudah dilakukan sejak pencalonan Sandiaga Uno saat diusulkan DPD jadi cagub DKI 2017. Untuk posisi Wagub DKI, kata Syarif, urutannya yakni melakukan rapim di DPD, kemudian diserahkan ke DPP hingga diputuskan oleh Ketua Umum.

"Jadi kita serahkan hasil rapim ke DPP, nanti dibahas, nanti berembuk, nanti difinalisasi satu nama atau menerima namanya dari PKS," kata Syarif.

"Jadi begini lo, jangan PKS ngaku-ngaku. Orang kita belum rapat. Artinya, kalau DPP keputusannya berbeda dengan rapim, ya biasa. Namanya kan hierarkis. Cuma jangan ditabrak. Kalau ditabrak, saya kan ditanya, itu gimana kursi wagub kosong kok nggak diusulkan, kok nggak tanya ke kita (DPP). Waktu nyalonin Pak Sandi kan nanya ke kita. Ya kalau ada katanya ada kesepakatan dengan PKS di nasional, kita hormati, tapi ya hargai mekanisme partai kita juga. Ini lagi berjalan," lanjut dia.

Baca juga: Gerindra Tepis Ketua DPRD: Surat soal Wagub Belum Dikirim ke Anies

Ditegaskan Syarif, keputusan soal wagub dimandatkan ke tangan Prabowo. Dia meminta agar mekanisme yang sedang berjalan dihormati.

"Kita mandatin ke Pak Prabowo untuk menentukan. Pesannya, mekanisme partai dihormati dulu. Tapi kita DPD punya nanti ada konsultasi yang meyakinkan DPP, biasanya bisa kita," kata Syarif. (idn/idh)