"Kenapa mantan napi korupsi tetap dicalonkan. Jadi ada partai menarik para calegnya, tetapi ada partai yang masih terus yang mantan napi korupsi, karena ada beberapa hal mengapa tetap dicalonkan. Pertama, mereka kalau yang kita lihat adalah bagian dari orang kuat, adalah orang kuat ataupun elite di partai tersebut. Mereka orang kuat di struktur partai. Mereka ikut menentukan rekrutmen yang ada di partai politik," kata Titi di aula PP Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedua, mereka punya popularitas, sehingga popularitas ini diharapkan bisa memberikan dampak elektoral bagi partai politik, terutama pada kompetisi 2019 yang sangat kompetitif. Ambang batas parlemennya naik, pemilunya serentak, partai politiknya tambah banyak. Sementara ada orang populer nih, apalagi orang yang populer ini selalu bisa mengkonstruksi opini publik dengan mendekatkan playing victim atau mereka adalah korban. Korban hierarki politik, bahkan narasi-narasi 'Tuhan saja maha pemaaf, kenapa manusia tidak?'," ungkapnya.
"Jadi selalu ada pendekatan-pendekatan sosial yang mereka dorong, karena mereka pada dasarnya orang yang populer," sambungnya.
Terakhir, para eks napi korupsi itu dikatakan memiliki kontribusi besar bagi kerja-kerja pemenangan partai yang bisa bermanfaat bagi elektoral.
"Mereka juga punya sumber daya yang bisa berkontribusi bagi kerja-kerja pemenangan. Untuk parpol, khususnya sumber daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang bisa bermanfaat bagi elektoral, dia punya sumber daya dan juga jejaring yang bisa digunakan untuk kerja pemenangan," pungkasnya. (zap/rvk)











































