KPU akan Gandeng KPK dan PPATK untuk Telusuri Dana Kampanye

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (Dwi/detikcom)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek aliran dana kampanye. KPU mengakui kerja sama itu selalu dilakukan di setiap tahapan pemilu.

"Ya nanti akan kita kuatkan. Nanti KPU, Bawaslu dengan KPK, PPATK tentu akan membicarakan itu lebih detail. Pasti setiap pemilu kita lakukan," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Pramono menyebut belum membahas kerja sama itu bersama KPK saat ini. Sebab, KPU baru saja menyelesaikan tahapan kampanye damai dan pelaporan awal dana kampanye.

"Belum masuk ke situ, belum masuk. Baru (bahas) ke teknis-teknis deklarasi lalu penyerahan laporan dana kampanye," ujar Pramono.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut dana kampanye tidak boleh berasal dari APBD dan APBN. Selain itu, tidak boleh berupa sumbangan dari pihak asing.

KPU menegaskan identitas penyumbang dana kampanye harus ditulis secara lengkap. Pemberi dana tidak boleh ditulis dengan nama tidak jelas, misalnya 'Hamba Allah'.

"Yang tidak boleh memberikan sumbangan adalah yang identitasnya tidak lengkap, tidak jelas. Jadi misalnya 'Hamba Allah'. Dalam laporan dana kampanye tidak boleh ada penyumbang 'Hamba Allah', harus jelas nama alamat dan NPWP-nya," ungkap Pramono.

Sementara itu, KPU tak membatasi besaran dana kampanye yang berasal dari tiap pasangan calon atau kandidat. Karena itu, jika capres atau cawapres ingin menyumbang untuk kampanye sendiri, itu tidak dibatasi.

Selain itu, besaran sumbangan dana kampanye dari parpol kepada calon kandidat capres-cawapres tak dibatasi. Asalkan sumber dana tersebut dilaporkan secara jelas dan lengkap. (yld/bag)