"Saya belum dengar ada surat audiensi sampai saat ini," kata Mekeng kepada detikcom, Sabtu (22/9/2018).
Untuk kasus yang dikemukakan Ratna, Mekeng belum bisa memastikan apakah benar ada duit para raja Nusantara yang diblokir atau tidak. Menurutnya, itu bisa diketahui lewat analisis transaksi keuangan.
"Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kan ada institusi PPATK yang memonitor uang keluar masuk di Republik ini," kata Mekeng yang merupakan politikus Partai Golkar ini.
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga intelijen keuangan yang independen, berfungsi memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang mengandung indikasi pidana. Mekeng menyarankan agar Ratna melaporkan masalahnya ke PPATK saja supaya mendapat kejelasan, apa benar ada transfer Rp 23 triliun itu, juga apa benar pemerintah memblokir duit itu atau tidak.
"Saya menyarankan Ibu Ratna ke PPATK bersama orang yang merasa dikirimi uang," kata Mekeng. "Dan apabila benar, mereka harus menunjukkan bukti underlying transaksi sehingga memperjelas riwayat pengiriman uang tersebut."
Ada istilah Nigerian Scam, yakni modus penipuan yang biasa dilakukan lewat informasi adanya harta raja-raja, pemimpin, atau presiden masa lalu yang disimpan di luar negeri dan siap dicairkan untuk menyelamatkan negeri. Mekeng tak tahu apakah masalah yang sedang diurusi Ratna merupakan sejenis Nigerian Scam atau bukan.
"Saya nggak tahu, karena saya lebih percaya pada transaksi resmi yang melalui perbankan, karena aturannya jelas," tanggap Mekeng.
Ratna memperjuangkan duit Rp 23,9 triliun yang dia yakini berasal dari tujuh keturunan raja-raja Nusantara. Duit itu, kata dia, ditransfer dari UBS Swiss ke tiga bank di Indonesia. Kata dia, Bank Dunia menerima laporan transaksi dari Bank Indonesia bahwa ada transfer duit Rp 23,9 triliun dari UBS Switzerland ke bank-bank Indonesia itu. Namun dia meyakini pemerintah Jokowi memblokir duit itu, padahal duit itu diperuntukkan sebagai bantuan membangun Papua.
"Kalau mau cari buktinya, semua buktinya sudah di Komisi XI DPR. Kami sudah meminta untuk dipanggil itu menteri," kata Ratna kepada detikcom, Jumat (21/9) kemarin. (dnu/bar)
