Tanggapi Polemik Beras, DPR Dorong Keterbukaan

Jakarta - Wakil DPR Fahri Hamzah ikut menanggapi polemik beras dan gudangnya antara Bulog dan dan Kemendag. Fahri mengingatkan adanya keterbukaan terkait hal ini. "Mari dorong keterbukaan, ada apa di balik simpang siur ini. Waspada Pak Jokowi, ada tikus mati di lumbung padi," ucap Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/09/2018).

Dia menilai beras punya pengaruh besar dan bukan sekadar komoditi belaka.

"Tapi satu hal yang harus dicatat tebal, sejarah mengajarkan kita bahwa beras sejak era kerajaan hingga era republik bukan hanya sekadar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan. Beras adalah soal politik dan daya tahan, stamina rakyat dan kekuasaan," ucap Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/09/2018).

Baca juga: Ketua DPR: NTB akan Bangkit, Rakyat akan Kembali Sejahtera

Melanjutkan pernyataannya, Fahri mengatakan beras juga tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik. Menurutnya, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu, ruang abu-abu impor ada pada karena adanya kewajiban cadangan pangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, di sinilah data bermain dan dimainkan.

"Padahal, UU mempersyaratkan impor pangan diizinkan apabila kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang, Problem-nya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu," kata politisi dari PKS itu lagi.

Menurutnya seharusnya semua pihak bertugas dengan pertimbangan kepentingan nasional. "Ini bukan soal angka statistik tapi ini adalah politik ekonomi pangan, dan lebih dari ekonomi politik, pangan dalam hal ini beras membawa pengaruh bagi pertahanan negara. Ketidakpastian beras adalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional. Ini serius," cetusnya.

Baca juga: Mendag Sebut Impor Beras Sudah Cukup

Pangan, kata Pimpinan DPR bidang Kokesra itu, berpotensi menjadi ancaman nontradisional dan nonkovensional bagi pertahanan negara, bukan hanya dalam masalah ketersediaan. Tapi juga dalam perang dagang komoditas.

"Karena itu isu impor beras dan mafia impor ini dapat dikategorikan kepada isu keamanan nasional," ucap Fahri. Dia juga berpendapat pembukaan keran impor pangan akan membawa kenaikan inflasi, keresahan petani dan runtuhnya kedaulatan pangan.

"Ini menunjukkan rapuhnya kedaulatan nasional akibat bolongnya pertahanan negara nir militer,"tutupnya.

Diketahui, Kepala Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas menolak impor beras, lantaran gudang penyimpanan sudah penuh.
Buwas bahkan sempat menyinggung Mendag Enggartiasto Lukita lantaran pernyataannya yang menyebut penuhnya gudang untuk menampung beras bukan urusan kementerian yang dipimpinnya.

Ribut-ribut antara Ka Bulog dengan Mendag itu pun sampai ke telinga Presiden Jokowi. Tak ingin gaduh berkepanjangan, Jokowi lantas menginstruksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution mendamaikan ke duanya.



Tonton juga 'Kupas Tuntas Makna 'Matamu', Umpatan Buwas untuk Mendag':

[Gambas:Video 20detik]

(mul/ega)