Fadli Zon Desak Mendag Mundur, PPP: Prerogatif Presiden

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras. Tapi, PPP menilai reshuffle kabinet hak prerogatif presiden.

"Perlu tidaknya diganti itu hak preogatif presiden," ujar Wasekjen PPP Ahmad Baidowi kepada detikcom, Kamis (20/9/2018).

Pria yang akrab disapa Awiek itu berpendapat, tak semestinya tanggung jawab persoalan impor beras ditimpakan hanya kepada Enggar. Bagaimanapun, tugas Mendag bukan hanya persoalan beras saja.

"Tentu banyak hal yang dibebankan kepada Mendag tidak hanya urusan beras," katanya.

"Selain urusan beras banyak juga yang menjadi tugas Kemendag. Apakah kemudian nilai akumulasi terhadap tugas Mendag sesuai target atau tidak, presiden punya parameternya," imbuh Awiek.

Awiek pun menyayangkan 'perseteruan' Kepala Bulog Budi Waseso dan Enggar yang kemudian berkepanjangan. Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan dalam satu meja dengan 'kamar tertutup'.

"Perlu koordinasi antar instansi terkait agar tak terjadi perbedaan data yang akhirnya menjadi polemik," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras Mendag Enggartiasto Lukita. Fadli menyebut Mendag sebagai menteri tukang impor dan layak di-reshuffle.

Tak hanya Fadli, Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli juga ikut mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap Enggar. Rizal menyebut sudah saatnya Enggar dicopot dari jabatannya terkait dengan kebijakan impor beras.

"Saya imbau Presiden Jokowi bersikap. Sudah jelas kok angkanya yang benar. Nggak bisa biarkan Enggar kayak begini, petantang-petenteng kayak gini. Sudah waktunya diganti," ujar Rizal. (mae/idn)