KPU Minta Kemekumham Segera Undangkan Revisi PKPU

Jakarta - KPU telah merampungkan revisi PKPU terkait dibolehkannya eks narapidana korupsi nyaleg. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diminta segera mengundangkan aturan tersebut.

"Kita minta gerak cepat, kita telepon Menkumham bahwa ini kondisi darurat, kondisi yang harus segera disahkan PKPU-nya," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).
Ilham mengatakan hal ini dimaksud agar hasil revisi PKPU yang dapat dijalankan dengan baik.

"Agar segera tahapan ini berjalan dengan baik," kata Ilham.

Selain itu, menurutnya pihaknya sudah mengirimkan surat edaran terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Surat edaran tersebut dikirimkan kepada masing-masing KPU daerah.
"Terkait dengan putusan MA, kita sudah buat SE kepada KPU provinsi, kabupaten/kota bahwa bagi caleg yang terindikasi mantan napi (korupsi), itu diperbolehkan dimasukkan kembali," tuturnya.

KPU melakukan revisi terhadap dua peraturan KPU. Kedua PKPU ini merupakan perubahan atas PKPU 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, serta PKPU 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan tindak lanjut terhadap putusan MA terdapat pada draf revisi PKPU pasal 45A ayat 1 (pencalonan DPR) dan pasal 86A ayat 1 (pencalonan DPD). Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa status eks napi koruptor dinyatakan memenuhi syarat.

"Ini kan (ayat 1) terkait pelaksanaan putusan MA," kata Wahyu, (19/9).


(dwia/dnu)