.webp)
"Ini adalah ikhtiar berlanjut kita yang terus dilakukan, karena kita tahu dampak dari gempa yang datang beruntun di NTB. Dan, dalam acara ini kita juga sengaja mendatangi pihak-pihak terkait NTB yang sangat paham akan daerahnya," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis (20/9/2018).
Dalam acara yang digelar di pelataran Nusantara II Gedung DPR RI ini, Fahri mengatakan bahwa mereka lah (gubenur, pemda, wali kota, camat, dan lurah) yang lebih merasakan penderitaan rakyatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka dari itu, lanjut Fahri, pemerintah daerah setempatlah yang mesti didengar karena mereka yang punya rakyat. Dengan adanya masukan dari mereka, maka dapat membuat disain dan mencari solusi bagi masyarakat Lombok dan Sumbawa yang rumahnya tekena dampak gempa.
"Karena, ada kesan pemerintah nggak punya uang. Maka sampai rapat dengan 16 kementerian, begitu saya kejar memang nggak bisa jawab problem ini. Sebenarnya uangnya berapa dan niat nggak membiayai," ungkapnya lagi.
Sementara itu data lapangan, sederhananya minta uang ditransfer, dan modalnya untuk membuat rumah. Apalagi masyarakat sudah diverifikasi pemda, kondisi rumah mereka difoto, dan hasil verifikasi sudah ditandatangani bupati lalu dikirim ke pusat.
"Memang uangnya sudah ditransfer, tapi uang tidak bisa dicairkan. Makanya saya bilang, faktanya untuk rumah belum ada uang," katanya.
Dalam kesempatan tersebuut, Fahri juga mengatakan bahwa forum DPR Peduli Huntara for NTB ini, salah satu targetnya adalah meminta agar pemerintah segera mentrasfer uang itu.
"Kalau nggak ada uang ngaku saja. Saya dengar dia mau ngais-ngais uang dari konpensasi tambang (royalti), itu kan uang kita. Yang kita tanya ada uang baru nggak," tegasnya.
Tonton juga 'Jeritan Hati Para Bupati Lombok soal Penanganan Gempa':
(ega/idr)
