Pejabat Pemkot Palembang Wajib Subuh Berjemaah, Ini Kata Menag

Serang - Kementerian Agama (Kemenag) baru akan mendalami informasi adanya Peraturan Wali Kota Palembang (Perwali) soal diwajibkannya pejabat dan ASN salat subuh berjemaah. Kemenag belum bisa memastikan perwali tersebut benar atau hanya rumor. Apalagi ada ancaman pemecatan bagi yang melanggar.

"Saya baru dengan informasi ini. Saya harus dalami informasi ini, saya harus mendalami, meyakinkan diri saya apakah ini fakta atau rumor," kata Menag Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan di Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Serang, Banten, Kamis (20/9/2018).

Lukman mengaku baru mendengar informasi tersebut dari wartawan. Ia belum bisa menanggapi lebih lanjut terkait aturan tersebut.

"Karena saya baru dengar, tentu akan saya cermati dulu informasinya," katanya.

Baca juga: Pemkot Palembang Lelang Proyek Aplikasi Absen Salat Subuh Berjemaah

Wali Kota Palembang Harnojowo melalui Perwali Nomor 68 Tahun 2018 membuat gerakan salat subuh berjemaah. Bagi PNS yang tidak melaksanakan ini, ada ancaman pencopotan jabatan.

Di Kota Palembang, menurutnya, ada 16 ribu PNS dan 1.600 di antaranya menjadi pejabat. Pejabat yang tidak menaati aturan ini diancam akan dicopot dari jabatannya.

"Perintah perwali adalah untuk pejabat. Artinya, kalau pejabat tidak salat subuh (berjemaah), berarti dia tidak mau lagi menjadi pejabat," kata Harnojoyo di kantornya, Jl Merdeka pada Rabu (19/9) kemarin.

Tonton juga 'Anies-Sandi: Subuh Berjemaah Adalah Pesan Keadilan':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/asp)