Kamis 20 September 2018, 11:15 WIB
Bali Tidak Tertarik Bikin Peraturan SARA
Ilustrasi (dok.detikcom)
Denpasar -
Kabupaten di Aceh membuat regulasi pasangan nonmuhrim duduk semeja. Sementara Pemkot Palembang mewajibkan para PNS untuk salat subuh berjemaah. Lantas bagaimana dengan Bali yang mayoritas Hindu?
Seperti diketahui Provinsi Bali dikenal sebagai daerah yang mayoritas dihuni warga beragama Hindu. Namun, Pemprov tidak berniat memberikan sanksi jika para PNS-nya tak bersembahyang ke pura.
"Dalam rangka apa? Saya kira nggak ada, (kewajiban untuk ke pura)," kata Gubernur Bali I Wayan Koster usai pelantikan Bupati Gianyar di kantor Pemprov Bali, Denpasar, Bali, Kamis (20/9/2018).
Sebelumnya diberitakan, larangan nonmuhrim ngopi semeja di Bireun, Aceh menjadi sorotan media internasional. Mereka mengulas tujuan diberlakukannya aturan ini untuk membuat wanita berkelakuan baik.
Sementara itu Pemkot Palembang mewajibkan para PNS-nya untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Bagi PNS yang melanggar bahkan akan dikenai sanksi pencopotan jabatan.
"Perintah Perwali adalah untuk pejabat, artinya kalau pejabat tidak salat subuh, berarti dia sudah tidak mau lagi menjadi pejabat," kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo saat ditemui di kantor Wali Kota, Jalan Merdeka, Rabu (19/9).
Tonton juga 'Sandiaga Ingin Ada Hiburan Malam Syariah':
(ams/asp)
Seperti diketahui Provinsi Bali dikenal sebagai daerah yang mayoritas dihuni warga beragama Hindu. Namun, Pemprov tidak berniat memberikan sanksi jika para PNS-nya tak bersembahyang ke pura.
"Dalam rangka apa? Saya kira nggak ada, (kewajiban untuk ke pura)," kata Gubernur Bali I Wayan Koster usai pelantikan Bupati Gianyar di kantor Pemprov Bali, Denpasar, Bali, Kamis (20/9/2018).
Sebelumnya diberitakan, larangan nonmuhrim ngopi semeja di Bireun, Aceh menjadi sorotan media internasional. Mereka mengulas tujuan diberlakukannya aturan ini untuk membuat wanita berkelakuan baik.
Sementara itu Pemkot Palembang mewajibkan para PNS-nya untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Bagi PNS yang melanggar bahkan akan dikenai sanksi pencopotan jabatan.
"Perintah Perwali adalah untuk pejabat, artinya kalau pejabat tidak salat subuh, berarti dia sudah tidak mau lagi menjadi pejabat," kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo saat ditemui di kantor Wali Kota, Jalan Merdeka, Rabu (19/9).
Tonton juga 'Sandiaga Ingin Ada Hiburan Malam Syariah':
(ams/asp)
