Gerindra Minta Audit Forensik IT KPU soal Dugaan DPT Ganda

Jakarta - Partai Gerindra meminta adanya audit forensik terhadap sistem IT KPU terkait dugaan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di Pemilu 2019. Gerindra ingin KPU bersikap secara transparan.

"Saya kira ini sangat bermasalah, menurut saya harus ada audit forensik, terhadap IT KPU, jangan nanti ditutup-tutupi karena potensi kecurangan melalui IT itu sangat-sangat besar," kata Waketum Gerindra Fadli Zon di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Baca juga: Penetapan DPT Ditambah 60 Hari, KPU Yakin Tak Ganggu Surat Suara

Fadli menilai proses audit forensik itu harus disampaikan secara terbuka kepada kedua pasangan calon. Dia ingin perbaikan masalah tersebut dilakukan secara bersama-sama.

"Karena itu kita ingin ada audit forensik komputer KPU juga bisa dibuka kepada dua pasangan, dari kedua pasangan tim, kita juga bisa mengundang ahli-ahli supaya nanti jangan ada rumus-rumus algoritma yang merupakan bentuk kecurangan, itu mudah sekali kok, misalnya diketuk angkanya 100 tiba-tiba, masuk jadi 75, kita ketik 75 jadi 100 dan sebagainya. Jadi rumus-rumus algoritma ini yang saya kira modus kecurangan baru selain DPT, dan ini yang saya kira harus diaudit, tidak seperti yang yang pemilu lalu ada sedot-sedot data dan sebagainya. Itu diakui sendiri oleh tim mereka," ujarnya.

Baca juga: KPU, Bawaslu dan Parpol Sepakat Penetapan DPT Diperpanjang 2 Bulan

Sebelumnya, koalisi pasangan Prabowo-Sandiaga membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan DPT ganda di Pemilu 2019. Hasilnya, ada 8.145.713 pemilih ganda yang ditemukan koalisi Prabowo.

"Setelah 100 persen, kami menelusuri dari 185 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dari KPU, maka hasilnya 8.145.713 kegandaan ini," kata Ketua DPP PKS Pipin Sopian seusai pertemuan di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Kamis (13/9).

Sementara itu, KPU, Bawaslu dan Parpol peserta Pemilu 2019 telah sepakat untuk memperpanjang waktu untuk penetapan DPT menjadi 60 hari ke depan. Selain menyisir DPT ganda pihak KPU juga akan memperbaiki sistem lainnya seperti pencatatan sipil hingga sistem online di KPU. (knv/haf)