DJKI dan Pemprov Lampung Kerja Sama Lindungi Kekayaan Intelektual

Tia Reisha - detikNews
Sabtu, 15 Sep 2018 13:58 WIB
Foto: kemenkum HAM
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus mendorong perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Indikasi Geografis (IG) dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Penandatanganan Nota Kesepahaman KIK dan IG ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Plt. Kepala Pembinaan Badan Hukum Nasional sebagai Kepala Badan Litbang Hukum dan HAM Prof Benny Rianto, dan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat.



Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung Bambang Haryono mengatakan kegiatan ini terlaksana sebagai bentuk upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum.

"Acara ini adalah salah satu bentuk pembentukan karakter sadar hukum dengan cara pembentukan kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum. Ini sebagai bentuk upaya kita agar masyarakat bisa semakin sadar hukum," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/9/2018).



Saat ini, sudah ada IG yang telah terdaftar dan berasal dari Provinsi Lampung seperti kopi robusta Lampung dan lada hitam Lampung. Selain itu, banyak sekali potensi IG asal Lampung seperti Kain Tapis dan Damar Mata Kucing yang masih belum didaftarkan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah.

Dengan MoU yang digelar di Hotel Novotel Lampung pada Rabu (12/9) itu diharapkan keinginan masyarakat Lampung dan pemerintah daerah untuk mencatatkan KIK dan mendaftarkan potensi IG akan semakin tinggi.

Sehingga warisan budaya tradisional dan produk-produk khas daerah mendapat pelindungan hukum yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah.

Proses penandatanganan ini juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal HAM, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, para Kepala UPT Pemasyarakatan di Provinsi Lampung, para bupati, wali kota, camat, lurah, dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung. (mul/mul)