Komisi II: KPU Harus Patuhi MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari F-PPP Achmad Baidowi meminta KPU harus mematuhi putusan MA terkait bolehnya mantan napi korupsi nyaleg, meski aturan tidak otomatis berlaku. Apa alasannya?

"MA memutus perkara sesuai UU. Maka KPU harus melaksanakan putusan tersebut. Minimal kepada caleg-caleg mantan napi koruptor yang sudah diputus boleh nyaleg oleh Bawaslu bisa maju. KPU jangan lagi bermain-main di wilayah area abu-abu dan berdalih bahwa mereka sudah mundur," ujar Baidowi kepada wartawan, Sabtu (15/9/2018).

Baca juga: PD Persilakan KPU Abaikan Putusan MA soal Eks Koruptor Bisa Nyaleg

Sebab, sejak awal Komisi II mengingatkan KPU untuk mematuhi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. PKPU Nomor 20/2018 yang memuat larangan eks napi koruptor nyaleg dinilai bertentangan dengan UU.

"Sedari awal sudah kami ingatkan KPU agar mengikuti UU 7/2017 khususnya pasal 240 ayat 1 huruf g. KPU adalah penyelanggara Pemilu yang bekerja sesuai UU dan dalam menyusun PKPU tak boleh melabrak UU. Di komisi II itu yang kami ingatkan kepada KPU, tapi ternyata mereka ngeyel dan agak genit bahkan putusan Bawaslu yang wajib dilaksanakan menurut UU juga diabaikannya," jelas Baidowi.

Baca juga: MA Putuskan Eks Koruptor Bisa Nyaleg, PDIP: Kini Bola di KPU

MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.

Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (14/9). Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan:

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. (fai/dkp)