Hal tersebut sekaligus menepis tudingan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu yang menyoroti sikap Johan memuji PDIP. Justru menurut PDIP, bergabungnya eks jubir KPK itu untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.
"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi daripada sekadar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," ujar Wasekjen PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan, Kamis (13/9/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Takdir Politik Eks Jubir KPK |
Tonton juga 'Johan Budi Nyaleg Lewat PDIP untuk Dapil Jawa Timur':
"Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya," kata Basarah.
Seperti diketahui, awalnya Said Didu menyinggung Johan yang memuji PDIP. Said Didu pun me-mention Fahri.
"Pernyataan mantan Jubir @KPK_RI Pak @JohanBudiSP yang memuji partai tempatnya caleg sekarang bahwa partainya paling tegas tentang korupsi membuat saya berpikir terhadap kritikan Pak @Fahrihamzah terhadap KPK selama ini. Semoga saya salah," cuit Said Didu, Selasa (11/9).
Sehari setelahnya, Fahri menimpali cuitan Said Didu. Ia menyebut pejabat KPK haus kekuasaan, salah satunya Johan, yang pernah bekerja di KPK.
"Hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan. Itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yang semakin kental. KPK adalah power holder yang tak terkendali. Nggak ada etika. JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian," cetus Fahri, Rabu (12/9).
Kritik Said Didu yang me-mention Fahri ini menyinggung Johan, yang menyebut partainya memiliki komitmen antikorupsi. Salah satunya tindakan tegas berupa pemecatan langsung terhadap kader yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
"Kita bisa melihat bagaimana ketegasan PDI Perjuangan memecat seketika jika adakadernya yang kena OTT atau tersangka KPK. Partai langsung mengeluarkan surat pemecatan meskipun kasusnya belum berproses di pengadilan," kata Johan dalam keterangannya, Senin (10/9).
(dkp/tor)Hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan...Itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yg semakin kental ...KPK adalah Power holder yg tak terkendali...Gak ada etika...JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian... https://t.co/Suh6ggtcYR
β #KopiRevolusi (@Fahrihamzah) September 11, 2018
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini