TNI AU Harap Ada UU tentang Kedaulatan Negara di Udara

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) berharap ada Undang-udang yang mengatur soal kedaulatan negara di ruang udara. TNI AU juga meminta masukan dari para pakar.

"Kita ketahui, ruang udara saat ini menjadi nilai strategis baik penggunaannya untuk kesejahteraan. Saat ini udah ada UU Penerbangan Nomor 1 Perpres 2018 yang baru, tapi hal itu belum cukup sehingga kita inginkan UU tentang ruang udara nasional agar kita memiliki dasar dalam pengelolaannya," ujar Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Yuyu Sutisna di Klub Eksekutif Persada, Halim, Jakarta Timur, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: Banyak Pelanggaran Udara RI, TNI AU Minta Regulasi Dipertegas

Dengan adanya UU tersebut, diharapkan bagi orang yang melanggar di udara mendapat sanksi pidana. Selama ini, kata Yuyu, baru ada sanksi administratif bagi pelanggar.

"UU yang ada saat ini belum bisa mewadahi keseluruhan. Contoh, kita saat ini nggak punya UU yang menyatakan bagi pelanggar sanksi pidana, hanya ada sanksi administrasi saja itu bersifat denda. Kalau ada sifat mengikat seperti pidana ini akan membuat orang jera," imbuhnya.

Baca juga: Bahaya di Balik Balon Liar yang Tetap Mengudara di Langit Jawa

Acara ini diikuti para anggota TNI, Polri, Kemenko Polhukam, Kemhan, hingga akademisi. Salah satu pembicara yang hadir adalah Marsekal (Purn) Chappy Hakim. Chappy sependapat dengan usulan Yuyu.

"Melihat judul pengelolaan wilayah udara nasional, kalau kita berbicara tentang pengelolaan udara sama kaya disampaikan Kasai. Yang digarasi bawahi Kepala Staf Angkatan Udara itu tidak cukup administratif sifatnya harus ada pidana. Jadi harus ada efek jera," kata Chappy. (dkp/dkp)