DetikNews
Kamis 13 September 2018, 07:19 WIB

Diplomasi Suju ke Jokowi dan Catatan Politik K-pop

Danu Damarjati - detikNews
Diplomasi Suju ke Jokowi dan Catatan Politik K-pop Foto Jokowi bersama Super Junior alias Suju (Instagram superjunior)
Jakarta - Pada April lalu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan harapan agar Pilpres 2019 tak melulu diisi isu 'hard power' berupa uang, kekuasaan, sentimen etnis, dan agama. Dia justru mengapresiasi penggunaan 'soft power' K-pop di ranah politik semenanjung Korea. Kini semakin mendekati 2019, kehadiran politik K-pop makin terasa, bukan lagi di luar negeri tapi juga di negara ini.

Super Junior atau Suju, boyband Korsel, bahkan punya istilah sendiri untuk menyebut dirinya yang menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut diri mereka sebagai 'Diplomat Super Junior'. Kelompok yang digandrungi kawula muda ini tampil di penutupan Asian Games 2018 di Jakarta. Pada 10 September, mereka mencuit via akun Twitter.



"Presiden Indonesia Joko Widodo dan #SUPERJUNIOR bertemu! Pada hari ini, Presiden Joko Widodo juga memberi pujian dan dorongan untuk tahap finalisasi "2018 Asian Games Closing Ceremony" Super Junior. Ini disebut 'Diplomasi Super Junior'," demikian cuit akun resmi Suju, @SJOfficial, Senin (10/9) kemarin.

Personel Suju, Choi Siwon, dan Jokowi kemudian terlibat baku puji di media sosial di Instagram pada Selasa (11/9) kemarin. Menanggapi hal itu, bakal cawapres Sandiaga Uno kemudian menganalisis Suju sebagai produk ekonomi kreatif. Suju tahun 2006, saat Sandi dan SBY berkunjung ke Seoul, belum setenar sekarang. Namun Suju terkenal berkat dukungan pemerintah. Beberapa waktu lalu, Sandi juga sempat mengunggah foto di Instagram. Secara jenaka Sandi menyampaikan, gayanya mirip dengan Siwon. Maka lewat dinamika itu, bahasan K-pop masuk ke isu politik Pilpres Indonesia.



Dinukil dari National Public Radio, penulis buku 'Lahirnya Orang-orang Korea yang Keren' bernama Euny Hong menyatakan kemunculan K-pop bukanlah kebetulan. Pada akhir '90-an, Asia diterpa krisis finansial. Pemimpin Korsel justru memutuskan penggunaan musik untuk meningkatkan citra dan membangun pengaruh budaya. Pemerintah mengucurkan jutaan Dolar untuk membentuk sebuah Kementerian Kebudayaan dengan departemen spesifik untuk mengurusi K-pop.

"Pemerintah Korea memperlakukan industri K-pop sebagaimana pemerintah Amerika memperlakukan industri otomotif dan perbankannya. Artinya, industri-industri ini memang dilindungi," kata Hong.



Pemerintah Korsel membangun auditorium konser raksasa senilai berjuta-juta Dolar, menyempurnakan teknologi hologram, dan membantu regulasi bar-bar karaoke untuk melindungi kepentingan artis K-pop. "Mereka ingin Korea Abad 21 seperti Amerika Abad 20, yakni saat Amerika dengan serta-merta dianggap keren secara universal dan semua yang bikinan Amerika secara otomatis laku," tutur Hong.

K-pop juga punya catatan politik sendiri. Dilansir K-pop Love The Korea Daily, Presiden Korsel saat ini yakni Moon Jae-in sempat mengadakan pertemuan dengan penggawa SM Entertainment saat Moon Jae-in tengah berkampanye pada Mei 2017 lalu. SM Entertainment adalah perusahaan hiburan yang menaungi kelompok-kelompok K-pop kenamaan. Pertemuan Moon Jae-in dan SM Entertainment berlangsung di Konferensi Budaya Korea di SM Town. Saat diundang menghadiri konser EXO, Moon Jae-in yang saat itu masih berkampanye kemudian menjawab, "Saya tidak bisa membuat janji. Tapi saya janji untuk menjadi presiden yang paham bagaimana cara menikmati kehidupan berbudaya." Meskipun begitu, tak ada hubungan spesial antara SM Entertainment dengan Moon Jae-in.



Mundur ke 1 April 2018, K-pop benar-benar menjadi alat diplomasi. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un hadir di Grand Theater Pyongyang Timur untuk melihat girlband Red Velvet dan artis K-pop lainnya, alias artis-artis dari Korsel. Seohyun, anggota SNSD juga tampil di Pyongyang saat itu. Independent saat itu memberi tajuk 'Diplomasi K-pop: Kim Jong-un Hadiri Pertunjukan Pertama Sejak 13 Tahun, Bintang Korsel Tampil di Korut'. 190 Warga Negara Korsel terdiri dari musisi, teknisi, ofisial, dan atlet taekwondo diboyong ke Korut demi pertunjukan itu.

Di acara sebelumnya, EXO tampil di upacara penutupan Olimpiade Musim Panas Pyeongchang. Anggota EXO, Baekhyun, menyayikan lagu kebangsaan pada upacara pembukaan majelis umum Komite Olimpiade Internasional.



Pada Desember 2017 lalu, Presiden Moon Jae-in menghadiri Kerjasama Perdagangan Korea-China di RRC. Personel boyband EXO-CBX yakni Chen, Baekhyun, dan Xiumin diajak Moon Jae-in ke China untuk menemani dalam seluruh rangkaian acara itu.

Mundur lagi ke November 2017, Presiden Moon Jae-in menghadiahi putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu sebuah pesan video dari personel Shinee, Minho, dan tanda tangan personel EXO. Itu adalah hadiah dari Jae-in untuk Kahiyang yang menikah dengan Bobby Nasution. Minho dari boyband Shinee itu juga perah menemani Melania Trump selama Presiden AS Donald Trump mengunjungi Korea Selatan tahun lalu.



Sebagaimana dihimpun oleh Billboard, ada sembilan lagu K-Pop yang menjadi bagian dari politik Korea. Isu politiknya macam-macam, mulai dari isu politik Korsel-Korut, lagu K-pop untuk kampanye Pilpres, hingga isu korupsi dalam negeri. Misalnya, lagu berjudul 'One Candle' dari boyband g.o.d. Lagu rilisan 2000 silam ini sangat ikonik. Lagu ini menjadi penghimpun protes massa melawan Presiden Park Geun-hye yang saat ini telah dipenjara. Protes massa saat itu berlangsung damai menggunakan lilin.

"Begitu banyak yang bisa terjadi dengan cahaya yang cuma satu lilin/ Aku percaya tak ada yang lain di sekitarku/ Kecuali kutemukan lilin kecil lainnya/ Dan saat kunyalakan, lilin menjadi dua/ Dengan dua cahaya lilin, kutemukan lagi/ Dan dua menjadi tiga, tiga menjadi empat/ Dan gelap lenyap," demikian lirik One Candle dari g.o.d.



Cek video Jalan-jalan ke 'Tanah Abang' Seoul, Jokowi Ditraktir Baju
Diplomasi Suju ke Jokowi dan Catatan Politik K-pop

(dnu/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed