"Pemerintah memiliki kewajiban mensosialisasikan program-program yang telah dicapai. Saya kira tidak ada yang salah," kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Rabu (12/9/2018).
Malah, sebut Karding, hal itu merupakan suatu kewajiban pemerintah. Sebab, rakyat memiliki hak untuk mengetahui program-program dan capaian pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Karding mengatakan Kominfo tak perlu menggubris berbagai tudingan negatif terhadap iklan tersebut. Ia kemudian juga menyinggung soal kritik yang disampaikan Waketum Gerindra Fadli Zon yang meminta iklan itu diturunkan.
"Saya kira ini juga tidak diatur dalam peraturan formal baik UU, PKPU jadi saya kira jalan saja. Tidak perlu khawatir. Kalau Pak Fadli Zon menolak saya kira itu wajar karena dia sedang punya kepentingan untuk menahan itu. Jadi biasa saja lah. Kita sudah tahu. Kalau tidak nolak malah tidak wajar," sebut Karding.
Di media sosial, iklan bendungan 'Jokowi' ini ramai dibahas. Fadli Zon pun ikut berkomentar dan meminta iklan di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Jokowi itu dicopot.
Sementara itu, Kominfo sebagai pemasang iklan itu menolaknya. Kominfo membantah itu adalah kampanye. (tsa/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini