DetikNews
Jumat 07 September 2018, 17:06 WIB

Dinilai Biarkan 2019GantiPresiden, 2 Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP

Yulida Medistiara - detikNews
Dinilai Biarkan 2019GantiPresiden, 2 Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP Dua anggota Bawaslu dilaporkan ke DKPP. (Yulida/detikcom)
Jakarta - Dua anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keduanya dituduh melanggar kode etik karena dianggap membiarkan hashtag 2019GantiPresiden.

Fritz Edward dan Rahmat Bagja dilaporkan oleh tim advokasi LBH Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), M Ridwan dan Adhel Setiawan. Mereka keberatan kedua komisioner Bawaslu itu menyatakan tagar 2019GantiPresiden bukan kampanye hitam.

"Hari ini kita laporkan komisioner Bawaslu terkait pernyataan dia bahwa #2019GantiPresiden bukanlah kampanye hitam. Kita melaporkan tentang hukum kode etik. Yang dilaporkan itu Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja," kata M Ridwan di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).


Adhel Setiawan menambahkan tagar 2019GantiPresiden itu didukung Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan eks jubir HTI Ismail Yusanto, yang pernah menyatakan tahun 2019 ganti presiden dan ganti sistem. Maka, menurut Adhel, Bawaslu dianggap melegalkan pernyataan Mardani terkait hashtag itu.

"Ada juga video yang kami lampiran Mardani Ali Sera dan Ismail Yusanto mengatakan 2019GantiPresiden dan ganti sistem, ini kan makar ganti sistem, Bawaslu mendukung, nah makanya kita laporkan etik," kata Adhel.

"Ganti sistem kita kan sudah baku mau diganti nih sama oknum-oknum Hitzbut Tahrir dan Bawaslu tidak masalah dengan gerakan ini, nah itu letak pelanggaran Fritz dengan Bagja," imbuhnya.

Menurut Adhel, bukti video terkait pernyataan Mardani dan Ismail itu telah disampaikan ke DKPP. Menurutnya, kedua komisioner Bawaslu ini melanggar aturan etik DKPP.

"Jadi ini pelanggaran hukum kode etik Nomor 2 Tahun 2017 peraturan DKPP, ada beberapa pasal yang kami cantumkan, salah satunya keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu, nah ini etik yang di langgar komisioner Bawaslu," ujar Adhel.


Selain bukti video, keduanya melampirkan bukti berita yang memuat pernyataan dua komisioner Bawaslu soal aksi 2019GantiPresiden bukanlah kampanye hitam.

"Selain video, kita juga printout berita-beritanya yang memuat pernyataan Fritz dan Bagja. Menyatakan bahwa kampanye, aksi #2019gantipresiden itu bukan pelanggaran, sah-sah saja sebagai bentuk demokrasi," ujarnya.

Adhel meminta DKPP memecat Fritz dan Bagja karena diduga melakukan pelanggaran. "Harapan saya, mereka bisa dipecat dan DKPP menyatakan DKPP bahwa Fritz dan Rahmat Bagja ini melanggar hukum kode etik sebagai penyelenggara pemilu dan dihentikan dari Bawaslu," ujar Adhel.
(yld/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed