Anies Kecewa Ada Aparat Gagal Urus Shelter Bukit Duri

Seorang warga menyaksikan bangunan rumah yang berdiri di bantaran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, dibongkar pada Sabtu (15/7/2017). (Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku ikut kecewa terhadap aparat yang menangani pembangunan penampungan sementara (shelter) untuk warga Bukit Duri. Dia juga kecewa karena pihak konsultan yang ditunjuk tidak banyak berkomunikasi dengan warga.

"Sama, saya juga kecewa sama aparat yang jalannya nggak benar. Semua bakal dapat teguran," kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (6/9/2018).

Anies mengatakan pihaknya sudah menyiapkan perencanaan pembangunan shelter tersebut. Namun konsultan yang menangani, disebut Anies, malah tak bekerja dengan baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada (rencana). Dan konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama Sudin daripada sama warga. Saya juga kecewa. Jadi saya membenarkan (warga kecewa)," terang Anies.

Anies mengatakan malam ini akan ada pertemuan antara perwakilan warga dengan pihak terkait. Dia mengaku sudah mengevaluasi kinerja pihak terkait.

"Sudah (koordinasi dengan warga). Nanti malam ada pertemuan lagi. Community Action Plan (CAP) ada banyak tempat, ada yang lancar ada yang tidak," tutur Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta masih berupaya mencari lahan untuk lokasi shelter warga Bukit Duri. Ada dua lahan yang menjadi incaran Pemprov DKI, yakni lahan Wisma Ciliwung dan lahan milik Kementerian Keuangan.

"Saya tugaskan Pak Wali (Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali) untuk yang Wisma dicek legalnya. Karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak atas dasar tanah tersebut benar," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9).

Menurut Saefullah, legalitas tanah Wisma Ciliwung yang menjadi incaran itu harus dipastikan kembali. Sebab, informasi yang diterima, pemilik lahan tidak memiliki sertifikat.

"Menurut info tadi, kepemilikannya itu baru pada bukti pembayaran PBB. Jadi Pak Wali saya minta koordinasi, panggil pemilik (lahan) itu dengan BPN Jakarta Selatan untuk dibantu proses supaya status tanahnya ini jelas. Kalau sudah jelas, nanti kita anggarkan di DKI," ujar Saefullah.

Sementara itu, lahan milik Kemenkeu sedang diurus administrasinya. Selain lahan, ada bangunan di lahan tersebut yang diharapkan dapat dimanfaatkan.

Tonton juga 'Ditagih Bangun Kampung Susun, Anies: Bukit Duri Lahannya Terbatas':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/jbr)