Fahri Hamzah Minta Pemerintah Juga Bantu Korban Gempa di Sumbawa

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Pulau Sumbawa, untuk memantau penanganan pascagempa. Namun, ia menemukan, di Sumbawa khususnya masih banyak bangunan rusak yang masih belum direhabilitasi.

Menurut Fahri, perhatian publik dan pemerintah pusat tidak maksimal di Sumbawa, yang memang lebih awal diguncang gempa, karena terlalu memfokuskan bantuan di Pulau Lombok. Padahal di Sumbawa kerusakan tak kalah parah hanya dalam satu guncangan 6,9 SR, yakni pada 19 Agustus. Di Pulau Bungin, 24 rumah terbakar dan sebagian lainnya ambruk akibat gempa. Selain itu, di wilayah Alas, beberapa sekolah ambruk.

Baca juga: Pemulihan Gempa Lombok, Mensos Siapkan Program Rehabilitasi

"Di Kabupaten Sumbawa Besar, di Lamunga dan Meraran, Kecamatan Seteluk, puluhan rumah roboh dan hingga hari ini warga masih tinggal di lapangan di bawah tenda-tenda seadanya," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis (6/9/2018).

Setelah bertemu dengan warga di lapangan Meraran, Seteluk, yang menjadi lokasi pengungsian, Kabupaten Sumbawa Barat, Fahri menemukan dana bantuan pemerintah belum juga turun.

"Temuan secara umum di lapangan adalah pemerintah belum menurunkan dana apa pun yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa NTB," kata Fahri.

Selanjutnya, Fahri dan anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabarani menyambangi Pulau Bungin, yang lokasinya sangat dekat dengan episentrum gempa 19 Agustus. Di Bungin dan Taliwang, Fahri menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Wakil Bupati dan Kwarcab Pramuka Sumbawa Barat.

Selain itu ia melakukan inspeksi dan memberikan pengarahan di Posko Bencana di Alas dan Taliwang. Saat meninjau sekolah darurat di Alas, Fahri menyemangati siswa SD negeri, berdialog dengan warga di Lamunga, kemudian menyertai warga menunaikan salat Maghrib hingga Isya di Meraran, Seteluk.

"Infrastruktur pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah, dan lainnya belum tersentuh bantuan dan terjadi silang kepentingan dalam penanganan," sebut Fahri.

Baca juga: Korban Gempa Lombok Bakal Dapat Bantuan Rp 50 Juta Bertahap

Padahal, lanjut politikus PKS itu, pemerintah daerah telah siap dengan verifikasi dan implementasi, tapi uang untuk bantuan itu cuma dibicarakan pemerintah pusat, tapi belum ada wujudnya.

Sebelumnya, dalam dialog sinkronisasi penanganan pascagempa di DPR, Selasa (4/9/2018), Fahri meminta pemerintah membangun posko nasional di Lombok untuk memudahkan koordinasi penanganan pascagempa. Sebab, menurutnya, kehadiran pemerintah pusat dalam membentuk posko nasional menjadi keharusan karena banyak pejabat daerah yang juga terkena gempa. (ega/ega)