Anggota DPR Aceh: Larangan Nonmuhrim Ngopi Semeja Rugikan Ekonomi

Agus Setyadi - detikNews
Kamis, 06 Sep 2018 12:55 WIB
Ilustrasi (dok.detikcom)
Aceh -
Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Kautsar M Yus menyesalkan larangan nonmuhrim ngopi semeja. Aturan itu dibuat Bupati Bireuen Saifannur.

"Saya melihat anjuran ini punya implikasi besar terhadap kemunduran di kabupaten Bireuen karena edaran ini akan merugikan ekonomi masyarakat bawah terutama pedagang kecil. Di Bireuen ramai perempuan yang menjadi pelaku perdagangan seperti penjual makanan, keripik, pegawai pelayanan umum dan pegawai swasta lain yang beroperasi di sana," kata Kautsar kepada detikcom, Kamis (6/9/2018).

Menurutnya beberapa daerah di Bireuen seperti Matang, Geurugok dan Jeunieb termasuk kawasan yang hidup pada malam hari. Hal itu karena Bireuen sejak dulu kerap dijadikan kota transit dan banyak pengguna jalan raya singgah di sana untuk sekadar makan atau minum.

"Bireuen juga kota transit bagi dua kabupaten di atasnya yaitu Bener Meriah dan Takengon. Tentu kota Bireuen juga melayani segala keperluan dua warga di atasnya. Dengan begitu surat edaran ini bisa mengganggu atau bahkan sulit diimplementasikan. Kalau dipaksakan akan membuat hiruk-pikuk Bireuen berhenti," jelas politisi Partai Aceh ini.

"Tanda kota maju ialah ketika kehidupan malamnya hidup dan meriah apalagi untuk sektor kulinari. Bireuen hebat untuk hal ini. Kebijakan ini bisa menjejas kemeriahan Bireuen di malam hari," ungkapnya.

Kautsar mengaku setuju dengan aturan tersebut apabila surat edaran yang dikeluarkan Saifan adalah refleksi dari kekhawatiran pemerintah terhadap remaja yang terlalu lalai di warung kopi pada malam hari.

"Untuk itu saya setuju saja bisa ada imbauan bahkan qanun yang melarang remaja berdomisi Bireuen untuk kongkow di warung kopi pada malam hari tapi imbauan itu harus berlaku untuk laki-laki dan perempuan sehingga tidak memperlihatkan hukum yang diskriminatif," kata Kautsar.

Bupati Bireuen Saifannur mengeluarkan standarisasi warung kopi, cafe dan restoran sesuai syariat Islam. Dalam salah satu poin, laki-laki dan perempuan haram makan dan minum satu meja kecuali bersama muhrimnya.

"Poin ke-13 itu haramnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya. Kalau sama mahramnya kan tidak masalah, tapi kalau bukan mahram itu haram, karena di dalam hukum syariat itu haram hukumnya," kata Kadis Syariat Islam Kabupaten Bireuen, Jufliwan saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (4/9/2018).

Aturan standarisasi warung kopi ini diteken Bupati Bireuen Saifannur pada 30 Agustus lalu. Dalam aturan tersebut, ada 14 poin yang mengatur tentang keberadaan warung kopi. Dari semua poin, poin 9 dan 13 yang menarik perhatian.

"Jadi itukan standar warung kopi, itu standarnya. Sedangkan wanita mau minum kopi silakan tapi dengan mahramnya. Itukan aturan syariat," ungkapnya.
(asp/asp)