DetikNews
Rabu 05 September 2018, 20:06 WIB

Ganjar: Ganti Presiden Maksudnya Ganti Sistem atau Apa?

Haris Fadhil - detikNews
Ganjar: Ganti Presiden Maksudnya Ganti Sistem atau Apa? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Arif Syaefudin/detikcom)
Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar konteks gerakan ganti presiden diperjelas. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin diganti.

"Saya sih sebenarnya usulin, mbok deklarasinya deklarasi capres gitu, kan lebih jelas wong calonnya sudah dua kok. Ganti presiden itu maksudnya ganti sistem atau ganti apa, mau ganti khilafah mau ganti apa, ganti kerajaan?" kata Ganjar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).


Dia menilai, jika deklarasi tersebut diperjelas untuk mendukung salah satu capres-cawapres, itu akan lebih baik. Alasannya, saat ini sudah ada 2 bakal capres-cawapres yang mendaftar di KPU.

"Kalau kemudian diisi capresnya adalah si A atau si B, kan sudah jelas ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Udahlah jelas-jelasan ajalah, dukung Jokowi, dukung Prabowo, selesai kan," ucap Ganjar.


Ganjar menyatakan apakah ada penolakan kegiatan deklarasi ganti presiden di Jawa Tengah. Dia mengatakan harus mengetahui apa yang menjadi persoalan jika terjadi penolakan.

"Saya cek nanti ya karena saya baru dilantik gitu saya off kemarin. Nanti akan saya cek yang tanggal 9 (September 2018) kalau nggak salah ya, tapi saya cek dulu apa persoalannya," ucapnya.

Ganjar sendiri menyatakan siap jika diminta menjadi tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin. Alasannya, dia satu partai dengan Jokowi, yakni PDIP.

"Yoo... saya diminta atau tidak diminta wong satu partai, satu ini kok. Pasti sudah (siap)," ucapnya.

Kedatangan Ganjar ke KPK sendiri untuk membahas pencegahan korupsi di daerah. Dia juga sempat menyatakan bakal memecat ASN di bawah kewenangannya yang sudah terbukti terlibat korupsi.

"Kita dialog bagaimana mencegah korupsi bagaimana pengalaman provinsi-provinsi terus bagaimana kita perbaiki ke depan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, relasi dengan DPRD," ucapnya.

"(ASN terbukti korupsi) pecat. Kalau korupsi itu pecat," pungkasnya.
(haf/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed