Korupsi Massal DPRD Malang, Ketum PPP: Musibah

Ray Jordan - detikNews
Rabu, 05 Sep 2018 16:57 WIB
Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy). (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) menilai hal itu sebagai musibah.

"Tentu saya menyampaikan keprihatinan ya atas terjadinya. Saya sebut sebagai musibah. Karena ini terjadi pada suatu lembaga Dewan yang terhormat di tingkat daerah yang semestinya bisa menjadi percontohan," kata Rommy di Istana Negara, Rabu (5/9/2018).

Menurut Rommy, kasus korupsi massal DPRD Malang menjadi bahan evaluasi parpol, terutama bagi kadernya yang tertangkap dalam kasus itu.



"Dan tentu jadi introspeksi bahwa dalam penyusunan APBD ke depan memang harus dilakukan lebih transparan dan melibatkan publik," katanya.

Sedangkan di DPR, menurut Rommy, sudah dilakukan transparansi, sehingga kongkalikong melakukan penyimpangan minim terjadi.

"Kesepakatan-kesepakatan seperti uang ketok palu atau apa pun sebutannya itu tidak terjadi lagi. Karena masyarakat bisa menyuarakan langsung. Dan peran masyarakat sipil tetap perlu karena, meskipun masyarakat bisa langsung hadir, kan tidak bisa tiap masyarakat juga ikut hadir dalam proses pembahasan," jelasnya.

Terkait kasus ini, Rommy menyebut pihaknya sudah melakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap kadernya yang terlibat dalam kasus itu. Sebab, Rommy mengatakan partainya memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.





"Tentu dalam kaitan dengan DPRD Kota Malang kita sudah memberhentikan dengan tidak hormat seluruh anggota DPRD PPP yang ada, dan kita akan segera melakukan penggantian dalam kesempatan pertama pekan ini," katanya.

"Karena kita tidak memiliki reserve lagi untuk mempertahankan sebagai bagian dari komitmen PPP terhadap pakta integritas yang sudah disusun dan ditandatangani oleh bakal caleg PPP saat mereka mendaftar," imbuhnya. (jor/fdn)