Tantangan Berat Jokowi di Tahun Politik

Presiden Jokowi dihadapkan tantangan berat pada tahun politik. (Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Meroketnya kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah terjadi pada tahun politik, ketika Joko Widodo (Jokowi) kembali maju dalam pilpres. Sikap Jokowi sebagai negarawan tengah diuji.

Apalagi kebijakan-kebijakan Jokowi menjelang Pilpres 2019 dikenal populis. Oleh sebab itu, Jokowi diminta keluar dari pakemnya tersebut.

"Saat ini sedang dinilai oleh masyarakat apakah Jokowi ini negarawan atau hanya presiden. Langkah strategis harus dikedepankan Jokowi dan bukan hanya langkah populis," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (5/9/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu kebijakan populis Jokowi adalah mempertahankan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik di tengah melambungnya harga minyak dunia. Justru menurut Hendri, Jokowi bisa saja menaikkan harga BBM meski dolar meroket.

"Maksudnya, bila memang menaikkan harga BBM adalah salah satu cara menjaga atau bahkan memperbaiki ekonomi, sebaiknya dilakukan saja. Pasti Jokowi tergoda menjalankan strategi buying times, nunggu pilpres sambil berharap rupiah menguat sendiri. Strategi ini sangat berbahaya karena ada variabel spekulan di situ," tutur Hendri.

Hendri berpendapat penting bagi Jokowi untuk mengakui kesalahan strategi, seperti jor-joran membangun infrastruktur. Di sinilah tantangan bagi Jokowi pada tahun politik, mengeluarkan kebijakan nonpopulis tapi makin dicintai rakyat.

"Penting juga bagi Jokowi untuk mengakui adanya kesalahan strategi, seperti belanja infrastruktur yang terlalu besar. Tapi setelah itu ajak rakyat bersama-sama menghadapi kondisi ekonomi saat ini, mumpung semangat persatuan peninggalan Asian Games 2018 masih hangat," kata Hendri.

Untuk kondisi terkini, sejumlah bank sudah menjual dolar AS di angka Rp 15 ribu. Hal ini terjadi karena permintaan dolar AS yang tinggi dan menyebabkan tekanan pada nilai rupiah.

Naiknya dolar AS juga mendapat kritik dari oposisi. Misalnya oleh Waketum Gerindra Fadli Zon, yang menyebut Jokowi gagal mengatasi permasalahan tersebut. (dkp/elz)