Dorong Sertifikasi Tanah, Pemprov DKI Anggarkan Rp 120 M

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan Rp 120 miliar untuk program sertifikasi tanah di Jakarta. Anggaran tersebut merupakan hibah untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengakomodasi 50 persen tanah warga yang belum bersertifikat.

"Pemprov DKI mengalokasikan Rp 120 miliar untuk nanti program sertifikasinya. Tapi sertifikasi ini hanya bisa berjalan jika data-data tentang tanahnya itu lengkap dan salah satu datanya adalah ukurannya," kata Anies dalam kampanye Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas di Gedung UPT BPAD, Pulomas, Jakarta Timur, Selasa (4/8/2018).

Baca juga: Anies Berikan Tunjangan ke Guru Agama Rp 1 Juta Per Bulan

Anies menargetkan program itu dapat mendorong 282 ribu meter persegi tanah warga segera tersertifikasi. Dia menargetkan semua tanah di Jakarta bisa tersertifikasi pada tahun depan.

"Kita berharap agar satu saat tahun depan Jakarta akan memiliki peta dasar yaitu Jakarta satu. Peta dasar ini akan menjadi rujukan untuk semua informasi kewilayahan di DKI," ujar Anies.

Baca juga: Anies: Jakarta Siap Naik Level ke Kancah Sport Dunia

Anies berharap kampanye sertifikasi aset tanah di Jakarta juga bisa segera direspon oleh jajaran wali kota dan bupati. Anies ingin agar aset Pemprov DKI segera beres dari sisi legalitasnya.

"Jadi langkah ini harus dilakukan supaya penataan aset kita lebih baik. Mau tidak mau harus ada ukuran banyak dari aset-aset kita tidak bersertifikat," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pencatatan Aset Daerah (BPAD) Achmad Firdaus mengatakan baru 49,72 persen tanah di Jakarta yamg memiliki sertifikat. 2.972 bidang tanah lainnya belum memiliki sertifikat.

"Sekitar 49,72 persen tanah yang bersertifikat. Masih ada 2.927 bidang tanah belum bersertifikat, belum termasuk aset milik pemda," ujarnya.


Simak Juga 'Tanah di Jakarta Turun 17 cm per Tahun':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/idh)