"Kami pastikan tidak ada redundancy, sudah ada uang jalan, uang makan, dan uang transportasi," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).
Anies mengatakan setiap penganggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dia tidak ingin uang APBD digunakan untuk kepentingan pribadi
"Penganggaran dirancang memudahkan masyarakat, baik di ekskutif atau legislatif. Penerapannya dalam kebijakan-kebijakan kalau kita memandang APBD sebagai income akan jadi masalah," ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov memberikan alokasi dana ke setiap anggota dewan. Dana tersebut dapat digunakan untuk mengakomodasi permintaan warga saat reses.
"Saat dewan reses banyak titipan itu, itu sering reses. Waktu reses anggota dewan banyak diminta bantuan warga. Minta dimasukkan dari proposal warga tadi," kata Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifudin saat rapat Badan Anggaran di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).
Syarifudin mengatakan permintaan warga banyak yang tidak dapat diakomodasi karena pencairan dana yang sulit. Dia meminta setiap dewan diberi dana gelondongan agar memudahkan anggota dewan merealisasikan permintaan warga.
"Dialokasikan saja satu anggota, tapi harus berdasarkan permintaan warga," tuturnya.
Saksikan juga video 'Soal Ketua Timses Jokowi, Hanura: Sulit Menerka Pilihan Jokowi':
(fdu/aan)











































